oleh

Disnaker Sulbar Sosialisasikan Undang Undang Ketenagakerjaan Dengan Perusahaan di Pasangkayu

PASANGKAYU — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar menggelar sosialisasi penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan dan bimbingan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) di perusahaan dalam jaringan.

Sosialisasi bertujuan agar perusahaan mengetahui, memahami dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Sulbar Qamaruddin Kamil mengatakan, perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi.

Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

“Sudah dua tahun lebih kita dihadapkan dengan permasalahan pandemi covid-19. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk memulihkan kondisi yang terjadi saat ini. Peran serta dan kerjasama dari pengusaha, pekerja dan pemerintah menentukan kelangsungan usaha guna mempertahankan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi covid-19,” ujar Qamaruddin.

Ia menambahkan, perusahaan yang berperan sebagai pemberi kerja harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah melaksanakan tugasnya untuk menjaga hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya, Undang- Undang Cipta Kerja guna percepatan pemulihan ekonomi.

“Kita berharap, dengan dipahami dan diterapkannya peraturan terkait ketenagakerjaan di perusahaan, dapat melindungi hak dan kewajiban seluruh pekerja agar tercipta keharmonisan hubungan industrial, menghindarkan terjadinya konflik horizontal serta dapat meningkatkan nilai investasi dalam negeri,” ujarnya.

Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan tenaga kerja dan kebijakan perluasan kesempatan kerja membutuhkan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di perusahaan. Oleh sebab itu, percepatan pelaksanaan WLK online yang menampilkan data mendasar identitas ketenagakerjaan di perusahaan dan menjadi obyek awal ketenagakerjaan harus dimaksimalkan.

“Hingga saat ini jumlah perusahaan yang menyampaikan WLK online masih sangat sedikit. Di Sulbar, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLK online kurang lebih 600 dari 4.000 lebih perusahaan. Oleh sebab itu, kita mengingatkan agar perusahaan-perusahaan segera melakukan WLK secara online,” ujarnya.

Kedepan, dengan adanya kewajiban WLK online maka pelayanan pelaporan WLK secara manual tidak akan dilakukan. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan agar seluruh layanan publik akan diintegrasikan dengan teknologi Single Sign On (SSO).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menaker RI Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara WLK di perusahaan dalam jaringan.

Permen tersebut, diharap akan memberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang selama ini dikelola secara manual.

“Dengan adanya sistem pelaporan online, kita berharap setiap perusahaan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya untuk melapor. Dampak positif bagi pemerintah daerah akan dapat memperoleh data yang akurat, terinci dan up to date, sebagai bahan kebijakan dalam menyusun skala prioritas dalam sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja berdasarkan resiko pelanggaran norma ketenagakerjaan serta mempermudah pengawasan ketenagakerjaan dalam menyusun rencana kerja secara periodik yang efektif dan terukur,” tutupnya. (ian)

Komentar

News Feed