oleh

Diskursus Tuntutan Regulasi dan Perlunya Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

DALAM sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tercatat baik mencoblos, mencontereng dan menuliskan pilihan dalam menyalurkan hak suaranya.

Oleh: Muhammad (Dosen Ilmu Politik Unsulbar)

Pada Pemilu yang terakhir di 2019 yang lalu, para pemilih disuguhkan 5 surat suara di hari pemilihan. Dimana surat suara untuk pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten disajikan dalam masing-masing lembaran surat suara.

Dari segi efisiensi, tentu model surat suara pada Pemilu 2019 yang lalu perlu dievaluasi sebab selain banyak menghabiskan banyak waktu karena akan membuka dan melipat kembali lima surat suara yang rata-rata dievaluasi sekira enam menit dalam bilik suara, juga tentu saja dari pembiayaan pengadaan logistik Pemilu sangat boros karena bukan hanya surat suara tetapi juga tentu saja kotak suara akan mengikut jumlah surat suara dan seterusnya.

Kemudian yang tidak kalah penting dan belum lekang dalam ingatan kita semua adalah terkait banyaknya tenaga penyelenggara adhoc Pemilu yang jatuh sakit bahkan gugur yang diduga juga karena beratnya beban kerja untuk menghitung dan merekap lima surat suara sekaligus.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang lalu tentu saja dibutuhkan model penyederhanaan surat suara sehingga efek dari kerumitan Pemilu serentak dengan lima surat suara dapat diminimalisir. Oleh karena itu bermunculan gagasan untuk menyederhanakan surat suara dengan cukup satu lembar surat suara saja.

Tentu sulit membayangkan bagaimana ukuran satu lembar surat suara jika dengan banyak partai politik, sistem proporsional terbuka (untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) ditambah DPD RI dan calon Presiden jika pemberian hak suara masih dengan mencoblos.

Menjawab masalah ini maka alternatif untuk metode menulis untuk pemberian hak pilih kembali patut untuk dipertimbangkan. Dengan metode menulis, maka dimungkinkan gambar dan nama partai politik serta para calon legislatifnya dipajang di TPS sebagai panduan bagi pemilih sebelum menuliskan pilihannya di surat suara. Begitupun dengan calon DPD RI dan calon Presiden.

Harapannya tentu saja agar efisiensi pembiayaan pengadaan logistik Pemilu dapat dilakukan dan yang paling penting adalah beban kerja penyelenggara adhoc Pemilu di tingkat KPPS tidak terlalu berat. Hal tersebut karena KPPS tidak perlu lagi membuka dan melipat kembali lima surat suara sebagaimana Pemilu 2019 yang lalu dan sekali menghitung perolehan suara di tiap lembar surat suara, lima pemilihan dapat diselesaikan sekaligus.

Dengan kata lain, efisiensi yang diperoleh bukan hanya pada aspek pembiayaan Pemilu, tapi juga beban kerja dan waktu bagi pemilih dan KPPS. Penting untuk memikirkan beban kerja KPPS di lapangan agar tidak sama lagi dengan Pemilu 2019. Oleh karena kita tidak mungkin bisa membayangkan jika tidak ada lagi yang mau menjadi KPPS karena trauma sedangkan penghargaan (honorarium) atas beban kerja mereka sangat tidak sebanding.

Adapun dengan metode menulis bukanlah hal baru di Indonesia karena faktanya Pemilu 1955 pernah menggabungkan menulis sekaligus mencoblos. Hal tersebut membuktikan bahwa jika faktanya di tahun 1955 Indonesia yang rakyatnya baru 10 tahun lepas dari penjajahan bisa baca dan tulis dalam sistem Pemilunya, maka sekarang dimana rakyat lebih maju dan melek teknologi harusnya lebih siap dibanding para pemilih di Pemilu 1955. Apalagi jika yang ditulis pemilih hanyalah angka nomor urut para calonnya bukan menulis namanya.

Tuntutan Regulasi

Hanya saja dalam melakukan penyederhanaan dari lima lembar surat suara menjadi satu lembar surat suara aspek regulasi yang mengatur pun harus ikut berubah terutama misalnya di pasal 353 UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur pemberian surat suara dengan cara mencoblos. Selain juga tentu saja pasal 386 yang mengatur keabsahan surat suara yang semula adalah tercoblos maka perlu disesuaikan menjadi menulis pilihan.

Adapun pada pasal 342 yang mengatur isi dari surat suara dimana pasal ini mengatur bahwa surat suara terdapat gambar dan nomor urut partai politik beserta nama dan nomor urut calonnya juga perlu penyesuaian karena nama dan dan nomor urut calon tidak perlu dicantumkan di surat suara. Pemilih cukup menuliskan nomor urut calon pilihannya di surat suara dan adapun gambar dan nama calon dapat dipajang di TPS sebagai panduan mamilih bagi para pemilih.

Selain pada pasal yang mengatur tentang pemberian suara dan isi dari surat suara, gagasan penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024 ini juga berimbas pada pasal yang mengatur pindah memilih. Adalah pasal 348 jika terjadi penyederhanaan surat suara maka perlu penyesuaian bagi pemilih yang pindah memilih. Deretan pasal-pasal ini adalah yang perlu dicermati manakala penyederhanaan surat suara mendesak untuk dilakukan.

Ganjalan Program Legislasi

Pertanyaan kemudian muncul, mungkinkah penyederhanaan dan perubahan undang-undang ini akan terlaksana? Sementara kita mengetahui bahwa pembahasan RUU Pemilu telah ditarik dari daftar program legislasi prioritas di tahun 2021 ini. Selain itu dibeberapa kesempatan DPR RI menyiratkan bahwa UU Pemilu dan UU Pilkada tidak akan direvisi.

Fenomena ini jelas akan menimbulkan kecemasan perihal kompleksitas Pemilu dan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2024. Belum lagi akhir masa tugas penyelenggara Pemilu akan berakhir tahun 2022 mendatang yang akan diikuti penyelenggara di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Dimana tentu beban penyesuaian kerja bagi penyelenggara juga dituntut agar lebih progresif dalam menghadapi perubahan demi perubahan teknis kepemiluan dan Pilkada sekaligus. (*)

Komentar

News Feed