oleh

Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Salurindu Dinonaktifkan

MAMASA – Kepala Desa Salurindu Kecamatan Buntu Malangka dinonaktifkan karena diduga selewengkan dana desa. Penonaktifan ini berdasarkan keputusan Bupati Mamasa karena diduga Kades Salurindu Rahmat Wijaya membuat kegiatan fiktif dalam pengunaan anggaran desa sehingga menimbulkan kerugian negara.

Untuk sementara pelaksana tugas Kades Salurindu diambil alih oleh Camat Buntu Malangka sebagai pejabat sementara atas penunjukan Bupati Mamasa.

Diduga Selewengkan Dana Desa, Kades Salurindu Dinonaktifkan

Kepala Inspektorat Daerah Mamasa Yohanis mengatakan dinonaktifkannya Kades Salurindu merupakan wujud dari pembinaan inspektorat daerah.

“Jadi kita nonaktifkan Kades Salurindu sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” jelas Yohanis.

Ia menjelaskan kepala desa dapat diberhentikan sementara bagi yang melanggar larangan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Karena Kades dapat dinonaktifkan atau diberhentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipidana dan melanggar larangan,” jelasnya.

Yohanis menyebutkan pihaknya memberikan pembinaan, sampai Kades mengembalikan kerugian negara sebesar Rp191 juta.

Hingga saat ini sudah ada dua desa di Mamasa diberhentikan kadesnya karena melanggar. Ia menyebutkan dua desa yang telah dinonaktifkan yakni Desa Sepakuan dan Desa Salurindu.

“Jadi bukan hanya Desa Salurindu, tapi ada juga Desa Sepakuan, yang dinonaktifkan,” bebernya.

Ia menyebutkan dimana Kades Salurindu diduga terindikasi melakukan pekerjaan fiktif pada beberapa item kegiatan tahun anggaran 2019 dan 2020.

“Banyak item yang tercantum didalam APBDes, tapi saya lupa item-itemnya karena banyak yang diperiksa. Kemudian ada beberapa kegiatan terindikasi fiktif dengan kerugian sebesar Rp191 juta,” terangnya.

Karena salah satu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kata Yohanis dalam hal pengawasan dan pembinaan. “Tapi jika kerugian negara yakni Dana Desa sudah dikembalikan, maka bisa diaktifkan kembali. Karena bisa kembali menjabat kalau dikembalikan, karena sudah seperti itu aturannya memang. Dalam UU dikatakan menindaklanjuti jadi jika sudah dikembalikan berarti sudah ditindak lanjuti,” ujarnya.

Tetapi hingga saat ini belum ada proses pengembalian yang dilakukan oleh Kades Sipakuang nonaktif.

“Belum ada dikembalikan, makanya sampai saat ini masih dinonaktifkan, yang dimulai sejak satu pekan lalu,” tambahnya.

Yohanis menambahkan pihak Inspektorat masih dalam tahap perampungan pemeriksaan untuk semua desa di Mamasa.

“Jika dalam pemeriksaan sejumlah desa ada ditemukan lagi penyelewengan dana desa maka kadesnya diusulkan dinonaktifkan,” tegasnya.

Ia menambahkan yang jelasnya pihaknya tidak dalam menghakimi kepala desa. “Tapi kita berikan pembinaan,” tambahnya.

Namun diketahui jika, item kegiatan dari anggaran sebesar Rp191 juta merupakan anggaran desa dimasa pandemi Covid-19. (r4/mkb)

Komentar

News Feed