oleh

Didesak Mahasiswa, DPRD Mamuju Belum Bersikap

MAMUJU – Upaya penolakan perkebunan sawit terus dilakukan warga Bonehau dengan mendatangi DPRD Mamuju.

Mereka meminta DPRD Mamuju mengambil sikap dan ikut menolak rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di tiga desa di Kecamatan Bonehau tersebut.

Hanya saja, pertemuan yang digelar Rabu 17 Maret di Gedung DPRD Mamuju tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.

“Hasil audiens kemarin belum menemukan hasil karena kepala dinas perkebunan kabupaten (Abdul Rahim Mustafa, red) tidak hadir,” kata kordinator aksi Himpunan Mahasiswa Pelajar Kalumpang Raya (Hipmakar) Sulbar, Aco Riswan, Kamis 17 Maret 2021.

Aco Riswan malah menduga jika DPRD Mamuju sengaja tidak mau menghadirkan kepala disbun Mamuju.

“Rencananya DPRD mau mengagendakan ulang dengan menghadirkan pihak Koperasi Dimensi Mandiri Tani untuk langsung menjelaskan secara detail masalah tuntutan kami,” sebut Aco RIswan.

Olehnya, lanjut Aco Riswan, bakal ada pertemuan berikutnya bersama OPD terkait, pihak koperasi dan kepala desa di tiga desa di Bonehau serta Hipmakar Sulbar.

“Kami juga mau sampaikan rasa kecewa terhadap anggota DPRD perwakilan dari Bonehau dan Kalumpang yang seolah berdiam diri di tengah masalah sawit,” bebernya.

Seharusnya, kata dia, sebagai dewan perwakilan rakyat harusnya tanggap menyikapi persoalan ini.

“Perlu kami sampaikan tentunya, kami sudah berjuang untuk masyarakat karena tanpa aksi ini masalah sawit di Kecamatan Bonehau tidak akan diketahui oleh banyak orang dan bahkan mungkin masyarakat akan tertipu,” jelas Aco Riswan.

Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, mengapresiasi pihak fasilitator atau tokoh yang memfasilitasi warga Bonehau tergabung dalam koperasi tersebut.

“Masyarakat melalui koperasi untuk melakukan program penanaman kelapa sawit yang ada di Bonehau. Tentu kita harus respon dan apresiasi. Tapi tentu tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi ketentuan,” jelas Syamsuddin.

Meski demikian, dirinya tetap bakal menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan Hipmakar Sulbar.

“Saya telah melakukan koordinasi dengan kepala dinas koperasi. Bahwa benar ada perencanaan untuk kelompok tani,” sebut Syamsuddin.

Dia mengaku, bakal ada pertemuan lanjutan antara kepala desa di tiga desa di Kecamatan Bonehau, OPD terkait dan Hipmakar Sulbar.

“Kalau saya sudah ketemu dan bicara dengan pihak fasilitator kita bikin agenda. Kita hadirkan dinas koperasi, kita hadirkan DLHK, supaya tidak ada saling mencurigai supaya bisa saling memahami,” urai politikus Demokrat Mamuju itu.

Syamsuddin menyebutkan, tidak bisa mencabut rekomendasi perizinan rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pihaknya hanya bisa merekomendasikan hal-hal yang seharusnya dilengkapi jika proses perizinan itu tidak sesuai ketentuan. (ade)

Komentar

News Feed