oleh

Dewan Wacanakan Hak Interplasi, Panitia Pilkades Buka Masa Sanggah

POLEWALI – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Polewali Mandar berikan waktu tiga hari untuk masa sanggah hasil verifikasi ijazah bakal calon kepala desa (kades).

Dari 286 bakal calon Kades yang maju di Pilkades 68 desa telah mengikuti tahapan verifikasi ijazah. Hasilnya satu orang bakal calon Kades dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan data yang dihimpun bakal calon yang tak memenuhi syarat tersebut berasal dari Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian.

Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Polman Abd Malik menjelaskan dari semua bakal calon hanya satu orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini karena ijazah dan dokumen lainnya yang dilampirkan tidak singkron.

“Sejak kemarin kita membuka masa sanggah sampai hari Rabu 15 September. Namun sampai hari ini yang bersangkutan belum memasukkan sanggahannya,” jelas Abdul Malik.

Kabid Pemerintahan Desa ini menyampaikan, bahwa ijazah yang dimasukkan oleh bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ia menggunakan keterangan hilang untuk ijazah SD, kemudian ijazah paket B terdapat kesalahan dan sudah dilakukan perbaikan saat masuk verifikasi kabupaten.

Sementara itu di DPRD Polewali Mandar terhembus wacana pengajuan hak interpelasi terhadap Bupati Polewali Mandar. Karena rekomendasi dewan untuk menghentikan tahapan Pilkades tak dihiraukan eksekutif.

Informasi yang didapatkan di DPRD Polman, Selasa 14 September sudah ada 30 orang dari 45 anggota dewan yang sudah menandatangan usulan hal interpelasi tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Polman Lukman selaku koordinator tim pengusul hak interpelasi membenarkan usulan tersebut. Hak interpelasi diajukan anggota dewan karena rekomendasi dewan untuk menghentikan sementara tahapan Pilkades sambil melakukan revisi perda tak diindahkan.

“Kami ingin meminta penjelasan dari Bupati Polman mengenai kebijakan pelaksanaan Pilkades. Terutama terkait kebijakan penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades tanpa adanya perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 sebagai penyesuaian terhadap terbitnya Permendagri Nomor 72 tahun 2020,” urai Lukman.

Legislator PKS ini juga menambahkan pembahasan Perda Perubahan Pilkades yang diinisiasi dewan tidak lagi mendesak untuk dilakukan. Karena Bupati mengabaikan rekomendasi DPRD untuk menunda tahapan. Hal ini diamini oleh 10 pengusul yang kemudian membatalkan hak inisiatifnya. Hal ini berkonsekuensi batalnya revisi Perda Pilkades karena tidak memenuhi persyaratan jumlah pengusul sebagaimana diatur dalam tatib DPRD Polman.

Sebelumnya, DPRD Polewali Mandar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penetapan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) diluar dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021, Senin 13 September.

Dalam paripurna tersebut, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Gusrinaldi menyebutkan ada tiga rancangan Perda yang diusulkan diluar propemperda yaitu Perubahan RPJMD, Perubahan RTRW dan Perubahan Perda Pilkades yang menjadi inisiatif dewan.

Tetapi dengan dicabutnya dukungan sejumlah pengusul inisiatif perubahan Perda Pilkades sehingga pembahasan peraturan daerah tersebut terancam batal.

Sementara itu, menyikapi upaya hak interplasi oleh DPRD Polman, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Polman Abd Malik mengatakan hal itu adalah kewenangan dewan. Pihak eksekutif akan siap untuk hadir memberikan jawaban apabila diundang. (arf/mkb)

Komentar

News Feed