oleh

Dewan Interpelasi, Gubernur Siapkan Jawaban

MAMUJU – DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna, Senin 2 Agustus 2021. Terkait usulan penggunaan hak interpelasi.

Inisiator Hak Interpelasi, Muhammad Hatta Kainang menyampaikan, poin usulan hak interpelasi itu berangkat dari fakta rendahnya realisasi APBD Sulbar 2021 semester I. Masih berada di angka 23 persen.

Hatta menilai, hal itu menunjukkan banyak belanja yang tersendat. Sementara, rakyat Sulbar yang saat ini menghadapi tekanan pandemi Covid-19, menggantungkan harapan untuk belanja tersebut. Utamanya belanja hibah dan bantuan sosial (bansos).

Legislator Partai Nasdem itu melihat, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak merespon upaya percepatan pemulihan yang menjadi kesepakatan awal perencanaan anggaran. Sebagaimana yang tertuang dalam APBD 2021.

Pihaknya pun berkali-kali melakukan upaya konfirmasi, untuk segera menandatangani penyaluran dana dimaksud. Hanya saja, tak ada kejelasan. Di sisi lain, beberapa proses lelang sedang berjalan.

“Banyak proposal dari sejumlah nelayan. Juga proyek dari sejumlah instansi, dan organisasi. Seharusnya menjadi modal penting dalam upaya pemulihan di tengah pandemi,” ujar Hatta.

Hatta pun sudah mendengar alasan Ali Baal, bahwa perlu analisa dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Baik itu inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum mencairkan anggaran hibah-bansos. Sebab kuatir tersandung hukum.

Namun, hemat mantan pengacara ini, APIP bisa mendampingi setiap proyek hibah. Mulai proses lelang hingga pelaksanaan kegiatan. Karena itu, ia menilai belanja yang dijalankan pemerintahan saat ini tidak jelas.

Sejumlah fraksi di DPRD Sulbar pun menyetujui usulan itu. Bahkan, beberapa fraksi menambahkan beberapa poin untuk dituangkan dalam interpelasi tersebut. Seperti disampaikan Perwakilan Fraksi Demokrat, Sukri Umar, kembali menyinggung terkait rekomendasi atas penanganan bencana gempa bumi dari Pansus DPRD Sulbar yang saat ini dinilai belum mendapat respon Gubernur Sulbar.

“Sepeser pun dana dari APBD belum ada dialirkan (untuk penanganan gempa,red). Mohon dimasukkan (hak interpelasi,red). Bagaimana dengan rekomendasi pansus yang belum ditindaklanjuti hingga sampai saat ini,” tegas Sukri.

Dari Fraksi Golkar, menyatakan dukungan. Sekaligus menilai pemerintahan saat ini bersifat otoriter, atau berjalan sendiri-sendiri. “Dijalankan atas kewenangannya sendiri,” ungkap Juru Bicara Fraksi Golkar, Marigun Rasyid.

Ditambah dukungan dari Fraksi PDIP, Rayu juga berpendapat Gubernur menunda penandatanganan SK pencairan dana hibah itu tak berdasar. Sebab, beberapa dana hibah lainnya telah disalurkan. Bahkan, item-item dana yang tersalut itu tidak punya berdasar atau tidak sesuai perencanaan.

Menurutnya, itu juga bahkan bisa dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran hukum. “Bansos ini sudah keluar dana puluhan miliar. Kita akan laporkan ke pihak hukum karena ada dana yang sudah dikeluarkan tanpa dasar,” tuturnya.

Berbeda halnya dari Fraksi Gerindra, Syahrir Hamdani menyatakan dukungan kepada beberapa poin interpelasi. Hanya saja, Ia menilai prosedur pengusulan hak interpelasi berkesan politis. Sebab, terdapat proses yang dilangkahi sebelum menggunakan hak interpelasi, yakni melalui pansus.

“Mestinya, sebelum pemberian hak interpelasi, inilah moment paling penting. Membuat pansus. Sebab ini sebuah kemacetan. Itu saya nilai politis,” ujar Syahrir.

Dia pun menjelaskan, sebelum usulan hak interpelasi itu, melalui grup whatsapp DPRD Sulbar, hanya lima orang menyetujui. Namun oleh penginisiatif sudah menyimpulkan lima fraksi mendukung. Karena itu, bulat ia menyatakan sebaiknya dibuat pansus. “Dari sisi ide, saya sepakat. Namun dari cara (proses usulan interpelasi,red) berkesan politis,” tuturnya.

Dia pun menilai, munculnya usulan interpelasi ini jadi tolak ukur gagalnya komunikasi unsur pimpinan DPRD Sulbar pada pimpinan eksekutif. “Pimpinan gagal. Komunikasi yang dibangun tak membuahkan hasil. Kata lain, tak berhasil. Yang lebih etis mungkin belum berhasil. Tak mungkin ada hak interpelasi kalau yang diperjuangkan pimpinan membuahkan hasil,” ujar Syahrir dalam sidang.

Karenanya, ia menyarankan, Pimpinan DPRD Sulbar mengubah sisi komunikasi yang dilakukan dengan pimpinan eksekutif. “Kalau secara emosional, tentu anggota (DPRD Sulbar,red) menjadi emosional,” tuturnya.

Dia pun berpendapat, tak mungkin gubernur menghalangi penyaluran. Dana hibah dan bansos tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Menurutnya ada miskomunikasi atau perihal yang tak tersampaikan ke gubernur. Hanya sampai pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya curiga ada permainan kadis dan staf. Saya pikir, gubernur tak ada menghalangi itu (penyaluran dana hibah-bansos,red). Jika soal aspek hukum, mengapa ada (dana hibah dan bansos) yang berjalan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, tegas Syaharir, tak dapat sejalur dengan fraksi lain. “Kami menghargai pendapat dan gerakan. Tapi kami tidak bisa ikut (menyetujui hak interpelasi,red),” tutur Syahrir.

Terpisah, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghargai atas hak interpelasi DPRD Sulbar. Sebagai wakil rakyat, wajar mempertanyakan. Dan, ia pun tentunya bakal merespon dan menanggapi beberapa poin di dalamnya.

Namun, selaku pimpinan tentu tidak dapat mengabaikan jajarannya serta struktur yang harus bekerja dalam menyikapi interpelasi itu. Mulai dari OPD, utamanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Jadi nanti melalui pak Sekda, kemudian OPD, baru diberikan pemahaman (kondisi APBD 2021,red),” ujar Ali. (imr/dir)

Komentar

News Feed