oleh

Desak Omnibus Law Dicabut, Mahasiswa “Sita” Gedung DPRD Polman

POLEWALI – Desak pemerintah mencabut Undang Undang Omnibus Law. Ratusan mahasiswa Polewali Mandar melakukan aksi demo di Kantor DPRD. Bahkan mahasiswa menyita gedung dewan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU Omnibus Law. Mahasiswa membentangkan spanduk menyita gedung dewan, bahkan mereka bermalam di gedung wakil rakyat tersebut.

Aksi yang dilakukan puluhan organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Polman ini menggelar aksi demo penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law, Jumat 9 Oktober.

Dalam aksi demo tersebut aliansi menyatakan tiga penyataan sikap penolakan terhadap UU Omnibus Law.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat Polman mengecam pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai tergesa-gesa, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi publik. Pembahasan UU dipersoalkan sejak awal karena rendahnya partisipasi publik dalam pembahasannya. Utamanya yang terdampak langsung regulasi seperti kaum buruh dan DPR juga dinilai mamaksakan pengesahan UU ditengah banyaknya kasus positif dan meninggal karena Covid-19.

“Kami menilai pengesahan UU Omnibus Law mengabaikan aspirasi publik karena pemerintah ingin memberikan insentif kepada para pengusaha besar agar investasi makin besar. Meski dengan mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup,” jelas jendral lapangan aksi aliansi mahasiswa Polman Nandra.

Aliansi mahasiswa dan masyarakat Polman juga mengecam pengesahan UU Cipta Kerja karena merevisi pasal dalam undang-undang ketenagakerkajaan yang justru malah melemahkan buruh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan kontrak kerja, ketentuan luar dan pekerja kontrak. UU Omnibus Law ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan padahal putusan Mahkamah tahun 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi.

Selain Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Polman melakukan aksi, dihari yang sama ratusan mahasiswa dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menggelar aksi menolak UU Omnibus Law.

Korlap aksi PMII Polman, Muh Fadly Maruf mengajak anggota dewan Polman untuk menolak Omnibus Law dan mencabut UU Cipta Kerja.

“Kami menggalang dukungan surat pernyataan bersama menolak dan menggagalkan Omnibus Law serta meminta untuk mencabut UU Cipta Kerja,” tegas Fadly.

Dalam aksi ini PMII Polman menyatakan tiga tuntutannya yakni mengutuk keras pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Kemudian menolak dan mendesak dicabutnya RUU Cipta Kerja (Ommibus Law). Kemudian meminta DPRD Polman untuk menyurat ke Presiden agar mengeluarkan Perpu untuk mencabut Omnibus Law.

Wakil Sekretatis PC PMII Polman Asrul Ruslan mengimbau kepada masyarakat agar tidak terhegemoni oleh penyataan pemerintah. “Keterangan terakhir dari pemerintah bahwa ada hal yang belum di revisi peninjauan untuk dirapihkan, itukan ada kekonyolan,” ujarnya.

PC PMII Polman berpendapat bahwa UU cipta kerja tidak mencerminkan pemerintah yang baik sebab dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat. Apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja bisa jadi rakyat akan di akal akali. Pengurus Besar PMII akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengesahan UU Omnibus Law.

Aksi demo penolakan UU Omnibus Law ini diterima Wakil Ketua I DPRD Polman Amiruddin dan Wakil Ketua II DPRD Polman Hamzah Syamsuddin dan sejumlah anggota dewan lainnya. Amiruddin menyampaikan bersedia mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait permintaan mahsiswa yang meminta Presiden menerbitkan Perpu pengganti UU Omnibus Law.

“DPRD Polman akan meneruskan penolakan ke pemerintah pusat dan DPR-RI,” jelas Amiruddin. (arf/mkb)

Komentar

News Feed