oleh

Demokrasi dan Politik Dinasti

SIAPA tak kenal film yang cukup fenomenal Game of Thrones (GOT). Film fantasi yang ditayangkan di sebuah saluran TV ternama HBO dari tahun 2011 hingga 2019.

Oleh: Indah Dahriana Yasin (Ketua Yayasan Cinta Abi Ummi Makassar)

Berlatar di benua fiktif Westeros dan Essos, GOT memiliki beberapa plot dan dibintangi sejumlah besar pemeran ansambel serta mengisahkan beberapa alur cerita.

Salah satu alur mengisahkan mengenai ‘Tahta Besi’ di Seven Kingdoms, serta rangkaian aliansi dan konflik antar wangsa bangsawan yang saling berlomba mengklaim tahta atau berjuang memerdekakan diri. Alur cerita lainnya berfokus pada keturunan terakhir wangsa penguasa yang digulingkan kekuasaannya, hidup terasing dan berencana kembali merebut tahta.

Cerita di atas adalah fiktif (karangan) belaka. Namun alur cerita yang disampaikan tersebut tergambar sangat jelas dalam kehidupan pemerintahan dalam sistem demokrasi di negeri ini. Bukan suatu yang langka ketika ditemukan upaya membangun politik dinasti dalam sistem ini.
Terbukti pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, menampilkan beberapa sosok yang notabene adalah keluarga dekat para penguasa.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Kamaruddin menyatakan, Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam pemilihan Walikota Solo 2020. Selain Gibran, menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution juga maju di pemilihan Walikota Medan 2020.

Ujang menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab presiden memiliki semua sumber daya untuk memenangkan Gibran. Mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, financial dan lain-lain.

Tak Sekedar Anomali Demokrasi

Politik oligarki yang dibangun partai politik yang berkuasa adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Demikian pula politik dinasti yang dilakukan individu penguasa. Melanggengkan kekuasaan menjadi tujuan utama dari sistem politik ini.

Dalam demokrasi, untuk mendapatkan suara terbanyak selain bisa diraih dengan menyiapkan dana besar, juga bisa melalui ketenaran ataupun jabatan yang sedang dimiliki. Karenanya, politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dalam sistem demokrasi.

Maka sangat wajar jika saat ini ditemukan adanya upaya membangun politik dinasti di negeri-negeri yang mengadopsi sistem demokrasi ini. Termasuk di Indonesia.
Tentu saja politik dinasti sarat dengan kepentingan, yaitu bagaimana agar kekuasaan tak jatuh ke tangan pihak lain. Sehingga individu penguasa masih bisa melenggang untuk menguasai wilayah yang dipimpinnya.

Salah satu cara yang ditempuh mempertahankannya adalah dengan jalan nepotisme jabatan. Mendukung anggota partai dan kerabat untuk menduduki jabatan tertentu dengan menggunakan nama dan posisinya sebagai penguasa.

Dalam demokrasi yang ditopang sistem kapitalisme, semua cara akan dilakukan untuk meraih tampuk kekuasaan dan mempertahannya. Salah satunya adalah politik dinasti ini. Meski individu yang bersangkutan tak memiliki kecakapan dalam memimpin, tapi ia mempunyai kekuatan dana dan nama di balik pencalonannya. Maka tidak mustahil jika ia mampu meraih kursi kekuasaan.

Cara Terbaik Meraih Kepemimpinan

Islam telah memerintahkan bahwa kepemimpinan harus diraih dengan syarat yang ditentukan syariat. Serta mendapatkan dukungan umat secara nyata, karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya menjalankan sistem pemerintahan di bawah kendali Syara.

Imam al-Mawardy dalam bukunya alAhkan al-Sulthaniyyah menjelaskan syarat seorang pemimpin. Di antaranya, pemimpin itu memiliki ilmu pengetahuan, bukan saja piawai dalam mengatur urusan negara tapi juga berpengetahuan luas tentang agama. Itulah yang diajarkan Islam.

Kepemimpinan dalam Islam adalah perkara pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pemimpin dalam Islam haruslah piawai dalam masalah agama, sebab ia harus mengatur semua urusan rakyatnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Pencipta semesta alam melalui syariatNya.

Sehingga akan ditemukan seorang pemimpin bertakwa yang dekat dengan Tuhan, terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat wara (kehati-hatian), dapat dipercaya dan amanah serta tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia.
Bahkan syarat untuk para kandidat pemimpin yang tak boleh dilupakan adalah seorang yang adil (al-Imam Al-Adil) selain dari pada syarat umum lainnya.

Dalam kitab al-Muaradhah Fi al-Islam, Jabir Qamihah menjelaskan pemimpin adil ialah pemimpin yang bertakwa, menjalankan amanah kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah SWT: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..
Wallahu alam bisshawab. (***)

Komentar

News Feed