oleh

Dana Tunggu Hunian Belum Sampai ke Tangan Penyintas Gempa

MAMUJU — Pemerintah pusat telah mencairkan dukungan bagi korban gempa, berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk daerah terdampak gempa di Sulbar. DTH itu telah tersalur ke kabupaten. Baiknya tak diendapkan.

Namun hingga kemarin, bantuan yang telah lama dinanti itu belum sampai ke tangan penyintas gempa. “Sudah cair kemarin, di kabupaten,” beber Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Sulbar, Rachmad, Kamis 18 Maret 2021.

Dana Tunggu Hunian Belum Sampai ke Tangan Penyintas Gempa

Dia menjelaskan, DTH merupakan data bantuan bagi warga penyintas gempa yang rumahnya mengalami rusak berat. Saat ini sudah ada data yang menjadi dasar penyaluran itu. Yakni, pada pendataan tahap I yang mencapai 14.000 rumah rusak.

Menurut Rachmad, sebaiknya dana itu disalurkan segera, sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Jika pun pihak kabupaten memiliki alasan sehingga belum disalurkan, maka tentu masyarakat ingin mendengar penjelasan tersebut.

“Mungkin masih ada data yang belum selesai atau bagaimana, kita belum tahu bagimana perkembangan di kabupaten. Tapi jelasnya dana itu sudah tersalur di kabupaten. Bukan di provinsi,” tegasnya.

Ketua Bidang Data, Informasi, dan Humas Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sulbar Safaruddin Sanusi DM menyebutkan, saat ini tersisa 6.740 jiwa penyintas, tersebar di 43 titik di Mamuju, dan 2 titik pengungsian di Majene.

“Ini pengungsi kenapa belum kembali karena rumah mereka belum layak ditempati, dan memang beberapa masih trauma,” terang Safaruddin.

Dinamika Pendataan

Komandan Pos Komando Tarnsisi Darurat, Muhammad Idris telah menargetkan pendataan kerusakan rumah untuk tahap I dan II rampung paling cepat 10 hari sejak monitoring dan evaluasi bersama Kemenko PMK, pada 2 Maret, lalu. Artinya, sekarang ini seharusnya ageda pendataan rumah rusak, sudah harus tuntas.

Kenyataannya, baru selesai di tahap awal. Pendataan tahap II masih berproses. Belum ada laporan dari reviu APIP.

Kepala Dinas Dukcapil Sulbar Ilham Borahima, proses pendataan di tahap Reviu APIP adalah verifikasi administrasi dan ditemukan kasus adanya beberapa penyintas tidak terakomodir lantaran masih berada dalam satu KK.

“KK-nya belum dipecah. Jadi saya mohon aparat desa juga berperan untuk memfasilitasi warganya jika ada kasus begitu,” harap Ilham.

Terkait data tahap I, rupanya tidak cukup hanya dengan reviu APIP yang menitikberatkan validasi administrasi, yakni satu KK satu rumah. Sebab dari hasil assesment yang dilakukan pihak pemprov Sulbar, menindaklanjuti hasil reviu APIP, ditemukan pula fakta adanya beberapa KK berada dalam satu rumah.

Inilah yang mejadi salah satu kendala sehingga pendataan memakan waktu cukup lama. (imr/rul)

Komentar

News Feed