oleh

Dana PEN Jadi Polemik, Paripurna Persetujuan KUA-PPAS Batal

MAMASA — Rapat paripurna KUA-PPAS tahun 2022 dan pandangan akhir fraksi yang akan digelar DPRD Mamasa, Selasa (21/9/2021) terpaksa dijadwal ulang. Rapat paripurna tersebut tidak kuorum setelah dua orang pimpinan dewan tidak hadir. Apalagi Bupati Mamasa Ramlan Badawi juga berhalangan hadir.

Sehingga Ketua DPRD Mamasa, Orsan Sulaeman yang memimpin paripurna tersebut memutuskan untuk menyerahkan ke Bamus untuk dijadwalkan ulang. Apalagi setelah tiga kali skorsing sidang masih dinyatakan tidak kuorum karena hanya 12 orang anggota DPRD Mamasa dan satu pimpinan yang hadir.

Ketua DPRD Mamasa Orsan Soeleman B mengatakan menjadi kendala tidak dilaksanakannya paripurna karena pihak eksekutif khususnya bupati juga tidak hadir.

“Ditambah lagi kehadiran anggota dewan tidak mencapai setengah yang hadir tambah satu anggota dewan. Namun yang esensi karena pemkab tidak ada yang menandatangani,” terangnya.

Adapun mengenai persoalan dana PEN itu dilakukan. Menurut pemerintah pusat, itu dapat dibayarkan lewat APBD karena ada aturannya, misalnya tidak boleh defisit dan lainnya.

Adapun dana PEN dianggap sebagai stimulus ekonomi daerah ditengah Pandemi Covid-19. Ada gambaran Mamasa.

“Sehingga kita juga minta kepada Pemkab agar memastikan dengan kedatangan PEN dapat mengcover ekonomi kita. Karena hanya sebatas itu kewenangan kita, dimana saat ini kita terkoreksi mines dalam pertumbuhan ekonomi,” terang Orsan Soeleman.

Ia mengaku jika bicara soal kondisi politik di dewan saat ini. Tentunya selalu harus merujuk aturan, terkait bagaimana persepsi soal aturan ini, pihaknya hanya berupa merangkul.

Orsan menambahkan, adapun mengenai paripurna dikembalikan ke Bamus karena sudah aturan. “Secara hukum kita sudah melaksanakan agenda Bamus. Namun soal kejadiannya begini itu diluar kehendak kita. Dimana kemarin Bamus mengelar rapat dipimpin oleh wakil ketua. Jika KUA-PPAS ini belum disepakati tentunya pemkab akan menindak lanjuti KUA-PPAS yang mereka rancang sendiri, meskipun kita harap tetap solid,” tambahnya.

Wakil Ketua Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamasa David Bambalayuk mengatakan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dalam rapat banggar belum ada kesepakatan dengan Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD).

“Apalagi menyangkut kesepakatan dana PEN, karena belum ada kesepakatan Banggar. Karena dari 11 anggota Banggar, ada tujuh orang yang menolak. Kemudian dua yang tidak hadir dan dua yang setuju,” tambah David.

Lanjutnya, yang membuatnya keheranan pihaknya karena dari bukti risalah atau bukti hukum banyak yang menolak.

“Kok tiba-tiba ada penandatanganan kesepakatan, sehingga ini yang kami pertanyakan, ada apa ini,” ujar legislator Hanura ini.

Ia menegaskan, dua orang pimpinan termasuk dirinya tidak hadir dalam rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS tahun 2022.

“Itu kami anggap tidak ada kesepakatan, disisi lain saat ini berdasarkan pasal 20 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kesepakatan pimpinan untuk paling lambat pekan kedua bulan Agustus, dan ini sudah lewat sekali. Sehingga harus peraturan Bupati yang dipakai,” tambahnya.

Sebelumnya kata dia tidak ada pembahasan yang dilakukan. “Bagaimana caranya mau ada kesepakatan, sehingga ini sangat tidak propesedural, dan tidak adanya transparansi yang ada,” terangnya.

David mengungkapkan saat ini pihaknya menganggap program dana PEN tidak jelas. “Karena sampai saat ini saja, kita tidak tau programnya. Di Mamasa ini kita tidak tahu, bahkan peruntukannya,” kecamnya.

Seharusnya kata dia eksekutif menjelaskan ke dewan sebagai representatif rakyat.

“Tentunya mereka lebih tahu di daerahnya masing-masing apa yang penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Bukan untuk program orang-orang tertentu, sehingga saat ini kami punya dasar untuk menolak karena tidak jelas dan tidak melibatkan DPRD,” tambahnya. (zul/mkb)

Komentar

News Feed