oleh

Dalam Demokrasi Politisi Agama Sah

MENJELANG Pilkada, politisasi agama dan politik uang semakin tercium aromanya.

Oleh: Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Hingga Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi mengingatkan, politisasi agama semata untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik, akan berdampak buruk dan berbahaya.

Sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat terkait politisasi agama dan money politict (politik uang). Bahkan hampir di setiap pemilihan (bupati/wali kota/gubernur dan presiden/legislatif) selalu tercium dan terkabar praktek politisasi agama dan uang serta sejenisnya. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi para pemilik suara. Walaupun Bawaslu dan Panwaslu sudah bekerja mengawasi jalannya proses pemilihan agar bersih dan bebas dari politisasi itu, tetapi banyak juga yang lolos.

Politisasi Agama Untuk Mendulang Suara

Sebagai agama mayoritas di negeri ini, suara umat Islam tidak bisa diabaikan. Siapa yang mampu merebut hati umat muslim, sudah bisa dipastikan akan menjadi pemenang. Kemenangan politik dalam demokrasi adalah perolehan suara saat pemilu.

Bahkan Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden dalam kampanyenya menyebutkan sebuah hadits untuk mengkritisi kinerja Donald Trump.

Sungguh, yang dilontarkan Joe Biden bukanlah merupakan keyakinannya terhadap hadits tersebut. Hal demikian dia lakukan hanya untuk mengambil hati umat Islam AS.

Inilah yang dinamakan politisasi agama, yaitu menjadikan agama hanya sebatas pendulang suara. Jika sudah tercapai kepentingannya, maka umat Islam tidak lagi dibutuhkan. Inilah watak asli demokrasi, sistem pemilihan yang hanya mengandalkan suara, nyatanya memposisikan agama begitu rendahnya.

Asasnya yang menolak agama dalam mengatur negara menjadikan agama seharga jumlah suara. Setelah kepentingan politiknya tercapai, agama akan dibuang jauh-jauh lantaran mengganggu berjalannya negara sekularisme yang tak menginginkan agama ikut campur dalam urusan negara.

Agama Bagian Dari Politik

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan. Maka dalam sistem Islam segala sesuatu harus disandarkan pada syariat Islam. Tak terkecuali pada sistem politiknya.

Sistem politik dalam Islam adalah riayah su’unil ummah (pengurusan urusan rakyat). Artinya setiap pemimpin yang terpilih harus siap bertanggung jawab pada setiap urusan umat yang terkait dengan aturan syariat.

Tentu pengertian ini berbeda dengan politik demokrasi yang berlaku saat ini, di mana politik diartikan sebagai seni atau cara meraih kekuasaan, sehingga halal dan haram bukan menjadi prioritas. Asalkan kekuasaan bisa di tangan.

Sehingga, dalam sistem politik Islam, tidak akan ditemukan taktik licik yang menghalalkan segala cara meraih kekuasaan. Justru sebaliknya, dengan landasan iman dan takwa kepada Allah SWT, orang-orang tidak akan saling berebut untuk meraih kekuasaan. Mereka sadar tugas kepemimpinan yang berat dan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Namun, bila umat berkehendak memilih seseorang menjadi pemimpin atau khalifah, pemimpin yang telah terpilih akan memikul tanggung jawab dengan sepenuh hati, berlandaskan keimanan dan ketakwaan.

Khalifah akan berusaha keras melaksanakan tugasnya, yaitu menjamin seluruh kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana yang diatur dalam syariat. Semua dilakukan karena mengharap ridho Allah SWT semata, bukan harta atau kedudukan di hadapan manusia. Wallahu’alam Bish Showwab. (***)

Komentar

News Feed