oleh

DAK Fisik SMA Disdikbud Sulbar 2020, Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

MAMUJU – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta kepada Mantan Kepala Bidang PSMA Disdikbud Sulbar, Burhanuddin Bohari, dalam kasus Tipikor DAK Fisik SMA di Disdikbud Sulbar tahun 2020.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Burhanuddin Bohari, red) dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Budiansyah.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa lain Bursa Edi, juga divonis hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan penjara. Sedangkan Aking Djide divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan. Vonis keduanya juga lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Amar putusan dibacakan Majelis Hakim Budiansyah, didampingi dua anggotanya Irawan Ismail dan Yudikasi Waruwu, di Ruang Sidang Tipikor PN Mamuju, Rabu 22 September. Masing-masing terdakwa mendengar tuntutan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polman.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama subsider jaksa penuntut umum,” sebut Majelis Hakim, Budiansyah.

Salah satu pertimbangan putusan majelis hakim tersebut terdakwa Burhanuddin Bohari terbukti memungut 3 persen dari total DAK yang diterima setiap sekolah untuk keperluan biaya jasa dan pembuatan gambar dan RAB.

Hal itu dilakukan saat pertemuan bersama fasilitator di SMA Negeri 3 Mamuju. Burhanuddin dan Aking Djide menjelaskan ke fasilitator jika pembuatan gambar bukan merupakan tugas fasilitator, tetapi tugas P2S. Fasilitator hanya membantu P2S. Makanya jika fasilitator mau ada gambar ia harus menyerahkan 3 persen sebagai biaya jasa dan pembuatan gambar.

“Pengawasan dan pelaporan (keuangan, red) tidak dimasukkan ke dalam RAB supaya tidak terlihat dan tidak diketahui penggunaanya,” sebutnya.

Sementara terdakwa sudah menyadari jika DAK Fisik SMA tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain, termasuk pembuatan gambar. Hanya boleh diperuntukan untuk kegiatan fisik saja.

“Sehingga pada rapat koordinasi bersama bulan Juli 2020 di Hotel Maleo (Grand Maleo Hotel And Convention Mamuju, red), terdakwa Burhanuddin Bohari berupaya mengarahkan kepala sekolah bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dan (potongan itu, red) dilarang dimasukkan ke dalam RAB,” terang majelis hakim.

JPU Kejati Sulbar, Hidjaz Yunus mengaku, jika sesuai SOP kejaksaan maka putusan di bawah 2/3 tuntutan, jaksa diwajibkan melakukan banding.

“Tapi ini kami pikir-pikir dulu hasil persidangan tadi ke atasan. Pandangan kami putusan ini terlalu ringan,” bebernya

Kuasa Hukum Busra Edi, Abdul Wahab dan Yusuf menyebutkan, masih meminta waktu kepada majelis hakim untuk menentukan apakah bakal melakukan banding atau tidak. Ia mengaku, tetap menghargai keputusan hakim meski pihaknya berbeda pendapat dan pandangan terhadap putusan hakim tersebut.

“Kami menganggap Bursa Edi tak bersalah dalam perkara ini. Memang dari awal persidangan kami tidak sependapat. Kami menganggap JPU dalam tuntutannya sangat salah dan keliru dalam penerapan pasal,” sebut Wahab, usai persidangan.

Mereka juga menganggap, kliennya itu mestinya tidak disangkutpautkan dalam perkara ini. Ada beberapa kejanggalan fakta persidangan.

“Memang betul ada pengarahan 3 persen. Tapi kliennya itu tidak pernah mengarahkan. Busra Edi tidak pernah karena dia hanya staf,” jelasnya.

Sementara, Terdakwa, Aking Djide mengaku, masih bakal berkoordinasi dengan keluarga dan kuasa hukum terkait upaya hukum yang bakal ditempuh setelah menerima putusan.

“Saya pikir-pikir dan konsultasi dengan keluarga dan kuasa hukum dulu yang mulia. Terima kasih yang mulia atas putusannya. Terus terang saya berdoa terus,” ujar Aking Djide, secara virtual. (ajs)

Komentar

News Feed