oleh

Camat Tikke Raya Sarankan Duduk Bersama; BPN, Letawa, Kehutanan Harus Hadir

PASANGKAYU–Camat Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menawarkan jalan penyelesaian kepada Warga Desa Lariang untuk duduk bersama. Terutama, warga yang kawasannya diklaim sebagai kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Letawa, di sembilan dusun.

”Kami mengusulkan kepada BPN, PT Letawa, dan Kehutanan untuk duduk bersama dengan pemerintah desa. Baik BPN, Letawa, dan Kehutanan agar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mana lahan perkebunan serta pemungkiman yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU),” jelas Darwin, Camat Tikke Raya, saat ditemui Kamis 13 Juni, di Gedung DPRD Pasangkayu.

Darwin yakin, jika duduk bersama dilakukan, akan ada titik temu yang didapat. Di desa Lariang itu masih ada masuk kawasan hutan lindung. Namun sudah jadi pemukiman dan kebun masyarakat. Hal ini juga butuh penjelasan, jadi bukan semata-mata soal HGU saja.

Ia, menyayangkan sikap Kepala Desa Lariang, karena tak mengundang pemerintah kecamatan selaku penanggungjawab kewilayahan, pada pertemuan Rabu 12 Juni, lalu,di Balai Desa. Pihak PT Letawa juga demikian, jika diundang hal urgen seperti pembahas kawasan HGU paling tidak yang harus hadir kepala administrasi (ADM atau CDO.

”Pihak Letawa kalau diundang kadang yang datang kerucu-kerucunya saja, yang tidak tau persoalan apa lagi untuk mengambil keputusan. Maka dari itu, saya meminta ADM atau CDO itu harus datang jika diundang pemerintah Desa Lariang,” tegas Darwin.

CDO PT Letawa, Ade Sigit, saat dikonfirmasi via WhatsApp, menyarankan jika ingin mengundang perusahaan jangan kesannya dadakan. Jauh hari sebelumnya, sudah menyampaikan terlebih dahulu surat undangan. “Masalah undangan pertemuan Rabu 12 Juni, lalu itu, surat undangan kami terima kurang dari satu hari. Itupun baru pukul 17.00 Wita, undangan baru diterima. Pada hari yang sama kami juga ditunggu di Polda Sulteng, sekitar pukul 15.00 Wita. Jadi, kalau undangannya dadakan, mohon maaf,” jelas Ade Sigit, Kamis 13 Juni.

Menurut Sigit, untuk Desa Lariang, ia belum tahu duduk permasalahannya. Apa lagi, ia tidak dibenarkan membuka peta HGU. “Kami terikat peraturan yang menyatakan kami tidak boleh memberikan data HGU ke sembarang orang atau organisasi,” tegas Ade.

Sebelumnya, radarsulbar.co.id, memberitakan Rabu 12 Juni, lalu, Warga Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, resah. Pasalnya, ada sembilan dusun di Desa Lariang, diklaim oleh PT Letawa sebagai kawasan hak guna usaha (HGU), dan tidak ada kejelasan dari September 2018 hingga sekarang.

Kasus ini pun terus bergulir hingga digagas pertemuan antara warga, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pasangkayu, dan PT Letawa. Namun, pertemuan, Rabu 12 Juni, untuk mencari solusi jadi buyar. Utusan dari BPN Pasangkayu, tak ada yang hadir. Sedang, PT Letawa hanya mengutus kepala securitynya. (r3)

Komentar

News Feed