oleh

Calon Daerah Penyangga Ibu Kota Baru, Sulbar Harus Lebih Kuat

MAMUJU – Pemerintah pusat terus mematangkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Sulbar sudah harus siap.

Sebagai tetangga, provinsi ke-33 ini berpotensi ikut berkembang. Sulbar, calon daerah penyangga jangan sampai ketinggalan. Apalagi hanya jadi penonton.
Demikian salah satu penekanan dalam dialog akhir tahun di Grand Hotel and Convention Mamuju, Senin 23 Desember.

“Sulbar sudah harus memetakan secara detail apa saja kebutuhan di Ibu Kota nantinya,” papar Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulbar, Nurdiah Husnah.

Sebagai calon daerah penyangga, jelas Nurdiah, Sulbar harus lebih kuat dua kali lipat dari yang ditopang.

Dia mencontohkan, harus swasembada pangan dari daerah-daerah di sekitar Ibu Kota nantinya. Selain itu, sudah memiliki produksi lebih untuk disuplai ke Kalimantan.

“Kita tidak bisa jadi penyanggah kalau kita tidak kuat. Misalkan kuat secara swasembada. Bagaimana mendukung kebutuhan orang lain sementara kita sendiri belum sanggup memenuhi kebutuhan kita,” tegasnya.

Nurdiah meyakini, Sulbar memiliki peluang pertanian sangat besar. Sebenarnya, Sulbar mampu menghasilkan padi berkualitas unggul lebih dari sepuluh ton per hektar.

“Namun, saat ini produksi hanya enam hingga tujuh ton per hektar itu belum cukup kuat untuk menopang. Kita bisa lebih dari itu,” jelas Nurdiah.

Dialog yang dihelat Radar Sulbar ini, bertajuk “Menyongsong Sulbar Penyanggah Ibu Kota Negara”. Membahas kesiapan Sulbar menyambut pusat pemerintahan baru.

Daerah ini diyakini bakal kecipratan atas rencana tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Win Rizal mangaku, modal Sulbar adalah sektor pertanian, kelautan dan perikanan.

Ditambah penopang sarana, seperti pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara).

“Ada 19 pelabuhan di Sulbar. Tujuh di Polman, Enam di Majene, empat di Mamuju dan dua di Pasangkayu. Sarana itu yang bisa disiapkan sebagai alur suplai kebutuhan di Ibukota baru nantinya,” sebut Win Rizal.

Selain itu, Win Rizal menyebut, bahan material seperti pasir dan kerikil juga berpotensi disuplai sebagai penunjang pembangunan.

Hanya saja, ditekankan Win Rizla, isu lingkungan juga perlu diperhatikan. “Jangan mengeksplore terus, tapi kerusakan lingkungan tidak diperhatikan,” bebernya.

Win Rizal menambahkan, Sulbar juga perlu memerhatikan sektor wisatanya. Bukan tidak mungkin penduduk Ibu Kota nantinya, banyak berkunjung ke provinsi ini.
Karena itu, setiap Pemda mesti fokus dan serius menggarap daerah wisata. Tak sekadar jadi program yang hanya menggerus anggaran.

MODAL BESAR SULBAR

Asisten Direktur Bank Indonesia (BI), Beny Okta Tutuarima yang hadir, mengurai pertumbuhan ekonomi Sulbar dalam dua tahun terakhir. Angka-angkanya meningkat.

Hanya saja, dua triwulan terakhir cenderung menurun. Salah satu penyebabnya dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Itu dipengaruhi oleh komunitas harga dan sebagian besar kita masih bertumpuh pada barang mentah. Artinya, barang mentah yang dijual keluar dan kembali ke sini dalam bentuk barang yang sudah punya nilai tambahnya,” ungkap Benny.

Ia mengakui, komoditas kelapa sawit terutama di daerah Pasangkayu, nilai harganya sudah sangat rendah. Itulah salah satu yang menyebabkan perekonomian sedikit turun.

“Namun, inflasi rendah, karena pertumbuhan perekonomian cenderung menurun. Inflasinya kurang dari satu persen beberapa bulan terakhir,” sebut Beny.

Rektor Universira Tomakaka (Unika) Mamuju, Sahril menyebut, Sulbar sudah memiliki modal besar. Sektor pertanian, perkebunan hingga tenaga kerja menjadi sektor unggulan.

Menurutnya, sejak dulu Sulbar telah menyuplai bahan baku, namun tak tercatat sehingga tidak ada yang tahu seperti apa potensi di Sulbar.

“Apa yang disupalai tidak terdata sebagai pasokan dari Sulbar,” tegasnya.

Sahril menambahkan, persentase populasi penduduk Sulbar di Kalimantan, cukup tinggi. Namun, Kelemahan pemerintah, tak mampu membangun komunikasi dengan warga di daerah tersebut.

“Data-data yang disajikan BPS dan BPTP sudah luar biasa. Sebenarnya saya harap ada Pemprov Sulbar untuk hadir, sehingga bisa melihat potensi itu,” kata Sahril.

Sementara Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju, Muchtar Baso mepertanyakan, apakah Pemprov Sulbar bisa menyiapkan klaster-klaster pangan. Karena Sulbar sangat bisa menjadi penyedia bahan baku.

Selain itu, Muchtar menyarankan, setiap UMKM di Sulbar menyiapkan produk yang diolah dari bahan alami yang bersumber dari alam untuk mengurangi bahan plastik.

“Kami melalui lembaga pengabdian masyarakat, kami ada program agar semua Bumdes menerapkan itu. Kami siap membima bahkan menjadi pembeli. Contohnya, produk yang menggunakan sabuk kelapa yang dapat dijadikan sebagai sapu,” jelasnya.

TRANSPARANSI PEMERINTAHAN

Ketua Komisi Informasi (KI) Sulbar, Rahmat Idrus memaparkan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi, transparansi penting jika ingin melihat kesiapan Pemprov Sulbar.

“Sulbar masih dianggap salah satu provinsi yang tidak informatif. Ini data yang dirilis dua bulan lalu oleh Komisi Informasi pusat,” papar Rahmat.

Keterbukaan informasi, bagi Rahmat, adalah hak dalam pengembangan diri. Bagaimana para pengusaha melirik potensi Sulbar, sedangkan mereka tidak punya akses.

“Bagaimana petani mau mengembangkan kapasitasnya dan meningkatkan produksinya sementara akses-akses inforamasi itu tidak tersedia,” ujar Rahmat.

Olehnya, ia sudah mengajukan agar website di setiap kabupaten dibenahi. Harus informatif dan harus menyediakan konten yang pentig diketahui publik.

Jika betul-betul terealisasi, Direktur Radar Sulbar Mustafa Kufung menilai, geliat Ibu Kota nantinya bakal dinikmati generasi penerus daerah ini.

“Seharusnya regulasi sudah digodok untuk persiapan. Karena apa-apa kita bergerak dengan regulasi. Makanya kenapa barang-barang kita keluar tidak tercatat karena kita lemah pada regulasi,” pungkasnya. (m2/rul)

Komentar

News Feed