oleh

Cabai Rawit Sumbang Tertinggi Inflasi di Awal Tahun

-Ekonomi-1.189 views

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi pada Januari 2021 sebesar 0,26 persen secara bulanan atau month on month (mtm). Inflasi Januari disebabkan adanya kenaikan harga sejumlah bahan makanan seperti cabai rawit, ikan segar, tempe, tahu, daging ayam, daging sapi, ikan diawetkan, bayam, kacang panjang dan kangkung.

Inflasi pada sektor makanan juga disumbang dari kenaikan harga kol putih/kubis, melon, minyak goreng, dan rokok kretek filter yang menyumbang inflasi sebesar 0,81 persen dengan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,21 persen.

Cabai Rawit Sumbang Tertinggi Inflasi di Awal Tahun

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, inflasi pada Januari terjadi karena adanya kenaikan harga yang sebagian besarnya berasal dari indeks sumber pengeluaran, serta dampak dari pandemi Covid-19.

“Pergerakan ini (inflasi) karena dampak Covid-19 yang belum mereda,” jelas Suhariyanto di Jakarta, kemarin (1/2).

Tak hanya makanan, inflasi juga disumbang dari kenaikan tarif tol sebesar 0,02 persen dan kenaikan harga mobil yang memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen.

Sebagaimana diketahui, pada bulan Januari 2021 ini ada kenaikan tarif jalan tol di beberapa ruas yang dikelola oleh PT Jasa Marga, antara lain tol JORR (Jakarta Outer Ring Road), Cipularang (Cikampek-Padalarang), Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi) Palikanci (Palimanan-Kanci), Semarang ABC, dan Surabaya-Gempol. Kemudian, ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Japek II Elevated juga mengalami integrasi tarif.

Selain itu, kenaikan tarif tol juga terjadi pada dua ruas tol kelolaan PT Hutama Karya (Persero), yakni, tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S yang menghubungkan Pondok Pinang-Tol Jagorawi, serta Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP).

Menurut Suhariyanto, dampak pandemi Covid-19 memang masih membayangi perekonomian di berbagai negara, tak hanya Indonesia. Beberapa negara bahkan disebutnya masih mengalami deflasi.

“Inflasi di berbagai negara itu mengalami perlambatan yang signifikan bahwa banyak yang mengalami deflasi yang menunjukkan bahwa sisi permintaan itu masih sangat lemah sehingga tentunya ini nanti akan berpengaruh kepada konsumsi rumah tangga,” kata dia.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri pada Kuartal III/2020, berdasarkan data BPS masih berada dalam zona negatif. BPS juga mencatat konsumsi rumah tangga saat itu negatif 4,04 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kendati demikian, jika dibandingkan dengan kuartal II/2020, sektor konsumsi rumah tangga tidak mengalami kontraksi yang cukup dalam, yang mengalami pertumbuhan -5,52 persen.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III/2020 mengalami -3,49 persen (yoy), mengalami perbaikan dari PDB pada kuartal II/2020 yang sebesar -5,32 persen.

Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori berpendapat, terpuruknya ekonomi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat sebaiknya tidak selalu dikaitkan dengan situasi pandemi covid-19 saja. Namun juga kinerja ekonomi makro memang sudah cukup memprihatinkan.

Karenanya, tidak mengherankan kinerja perekonomian semakin merosot tajam. Ia beranggapan, salah satu penyebab kemerosotan itu adalah karena strategi pembangunan yang telah salah menempatkan skala prioritas, sehingga tak menghasilkan nilai tambah produksi dan daya ungkit (leverage factor) yang signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Defiyan pun mengutip publikasi BPS, bahwa pada bulan Januari 2021 tingkat inflasi mencapai 0,26 persen. Dari 90 kota yang jadi acuan Indeks Harga Konsumen (IHK), 75 kota mengalami inflasi, sedangkan 15 kota lainnya mengalami deflasi.

“Dapat dipastikan, bahwa inflasi bulan Januari 2021 yang tercatat sebesar 0,26 persen tidaklah menunjukkan adanya tekanan dari sisi pasokan dibanding sisi permintaan. Yang terjadi justru adanya kelebihan pasokan di dalam negeri untuk komoditas tertentu (konsumsi), sementara impor bahan pangan masih terus mengalir ke wilayah perkotaan,” ujar Defiyan.

Ia mencontohkan, kasus meningkatnya harga daging ayam dan sapi serta menurunnya harga beli telur ayam pada kelompok peternak dihulunya membuktikan masalah tersebut.

“Oleh karena itu, inflasi lebih didominasi oleh naiknya harga-harga pada bahan makanan seperti naiknya harga kedelai, daging sapi, dan cabai namun hanya pada kota-kota tertentu. Sementara di kota-kota lainnya justru terjadi penumpukan pasokan komoditas tersebut dan memunculkan reaksi dari kalangan petani dan peternak,” tuturnya.

Pemerintah, kata Defiyan, harus memperhatikan jalur logistik dan distribusi pasokan komoditas pangan ini, ditengah pandemi covid 19 dan keadaan cuaca yang anomali serta kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Harus ada kesadaran kolektif didalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membenahi secara serius fundamental perekonomian negara dan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani, nelayan yang berada disektor hulu serta pedagang kecil disektor hilir industri,” sebutnya.

Sementara itu, bencana alam mutakhir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menurutnya harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama agar logistik dan distribusi antar wilayah dalam memobilisasi pasokan bahan pangan tidak menimbulkan dampak signifikan.

“Pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini dan mewaspadai faktor bencana alam di beberapa daerah untuk bulan-bulan berikutnya, sebab hal ini berpotensi kembali menaikkan inflasi karena terganggunya distribusi logistik,” tegasnya.

Sementara itu Januari pada daerah-daerah tertentu terjadinya inflasi yang rendah atau bahkan deflasi disebabkan oleh adanya pembatasan sosial PPKM, khususnya di Pulau Jawa-Bali yang membatasi mobilitas masyarakat untuk berbelanja. Dan, untuk daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, deflasi terjadi karena pasokan berlebih (over supply) dan terhambatnya mobilitas ke Pulau Jawa dan Bali karena persyaratan perjalanan kesehatan yang ketat melalui tes rapid antigen dan swab sehingga cenderung dihindari masyarakat.

“Inilah kesalahan dalam manajemen resiko dan bencana yang selalu berulang kali terjadi sehingga merugikan mobilitas perekonomian bangsa dan negara, di samping koordinasi antar otoritas kementerian yang kacau,” pungkasnya. (git/din/fin)

Komentar

News Feed