oleh

Bupati Pasangkayu Pertimbangkan Kenaikan Tunjangan

PASANGKAYU – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis. Juga melaksanakan monitoring serta evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.

Fungsi lainnya, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BPD juga diamanatkan untuk menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis pada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja.

Mengingat tugas yang cukup banyak tersebut, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa sedang meninmbang untuk menaikkkan tunjangan seluruh anggota BPD di Pasangkayu.

“Saya segera diskusikan dengan Sekkab, melihat kemampuan anggaran. Nanti kita ubah perbup. Sekarang tunjangan anggota BPD sekira Rp. 700.000. Jika memungkinkan, akan kita naikkan,” ungkap Agus dalam pelantikan anggota BPD dari beberapa kecamatan, Selasa 13 Oktober.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Pasangkayu Jul Indra D. Nasution, menyampaikan kejaksaan dengan Pemkab Pasangkayu menjalin kerjasama dalam bentuk ‘Jaga Desa’. Sehingga kejaksaan ada di setiap pendampingan program-program desa, dan itu sudah berjalan.

“Harapan saya, BPD sebagai penyeimbang dengan memberi masukan dan saran terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Agar penggunaannya tepat sasaran, efisien sampai tidak ada pelanggaran hukumnya,” ujar Jul Indra.

Ia juga mengatakan, BPD harus aktif mengingatkan kepala desa beserta bendahara, jangan sampai ada temuan hasil pemeriksaan inspektorat.

Pelantikan BPD ini, dilakukan dua hari dengan pertimbangan protokol kesehatan. Yakni Senin 12 Oktober dan Selasa 13 Oktober, bertempat di aula kantor Bupati Pasangkayu.

Para anggota BPD ini telah menunggu enam bulan, sejak menerima SK pengangkatan. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor: 188.45/168/DINSOS-PMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Pasangkayu Masa Jabatan 2020-2026. (r3/dir)

Komentar

News Feed