oleh

Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka, Gerindra Tidak Beri Bantuan Hukum

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetaplkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Tomur, Sulawesi Tenggara.

Belakangan diketahui bahwa Andi Merya Nur merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku baru mengetahui Andi Merya Nur merupakan kader dari partai yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto ini.

“Saya juga enggak ngeh ya, Ibu Andi Merya ini kan memang belakangan saya baru tahu sudah ber-KTA Gerindra,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (25/9/2021).

Anggota Komisi III DPR ini mengaku Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga antirasuah terkait kasus yang menjerat Andi Merya Nur ini.

“Ya tentu kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk diproses sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-faktanya,” katanya.

Habiburokhman menegaskan, Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Andi Merya Nur. Pasalnya itu Partai Gerindra berkomitmen mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi.

“Enggak ada kalau tindak pidana korupsi kita Gerindra enggak ada bantuan hukum apapun,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur. Pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana hibah Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Ghufron, Andi Merya diduga meminta uang Rp 250 Juta kepada Kepala BPBD Kolaka TImur, Anzarullah terkait pengerjaan dua proyek di Kolaka Utara yang bersumber dari dana hibah BNPB.

Untuk proses penyidikan, KPK menahan Andi Merya dan Anzarullah untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 di Rutan KPK.

Andi Merya Nur selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpg)

Komentar

News Feed