oleh

Bupati Harus Bersikap Tegas

PASANGKAYU – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulbar, pernah memberi saran pada Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa agar memberhentikan sementara Kepala Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang.

Saran diberikan, karena oknum kepala desa dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Sudah kita ingatkan, ada Perda dan Permendagri yang dilanggar. Tolong bupati beri sanksi melalui SKPD terkait. Kalau kepala desa tidak mengindahkan, berarti mereka melecehkan bupati,” tutur Kepala ORI Perwakilan Sulbar Lukman Umar saat dikonfirmasi via telepon, Senin 11 Januari.

Lukman menyampaikan, kewenangan Ombudsman hanya mengingatkan bahwa ada aturan yang dilanggar. Saat ke tahap penindakan, hal adalah kewenangan bupati. Terkait kasus Kepala Desa Bulubonggu, ORI Sulbar telah mengeluarkan LHP yang wajib ditindaklanjuti.

“Kalau tidak ditindaklanjuti, kami tindaklanjuti ke ORI Pusat di Jakarta. Nanti mereka akan beri sanksi berupa rekomendasi pemberhentian,” tegasnya.

Pada prinsipnya Lukman berharap, Bupati Pasangkayu mengetahui posisi dan kedudukan sebagai pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Perda diterbitkan oleh DPRD. Ditandatangani Ketua DPRD dan disetujui bupati. Kalau peraturan yang ditandatangani oleh DPRD dan bupati tidak dilaksanakan, itu sudah dianggap melecehkan lembaga DPRD dan bupati serta jajarannya,” jelas Lukman.

Lukman menambahkan, pihaknya telah menerima surat Kepala Desa Bulubonggu. Pada intinya akan mengembalikan perangkat desa yang dipecat untuk menjabat. Ia berharap kepala desa tidak bermain-main dengan SK yang ia keluarkan dan sesegera mengimplementasikannya.
Namun surat yang disampaikan ke ORI Sulbar pertengahan Desember 2020 lalu, belum juga direalisasikan hingga sekarang.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Bulubonggu belum juga mengaktifkan kembali para perangkat desa yang telah dipecat.
Padahal telah terbit instruksi Bupati Pasangkayu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pasangkayu, untuk mengaktifkan kembali perangkat desa tersebut.

Hal itu diketahui, setelah beberapa perangkat desa yang dipecat mengungkapkan pada Radar Sulbar, di salah satu warkop di Kota Pasangkayu, Sabtu 9 Januari.

“Sampai sekarang kami belum diaktifkan kembali, padahal sudah ada LHP dari Ombudsman serta surat perintah Bupati Pasangkayu melalui Dinas PMD,” tutur seorang perangkat desa yang dipecat, Amiruddin.

Menurutnya, sebanyak 12 orang perangkat desa yang pecat kepala desa tanpa melalui prosedur. Yakni, enam orang kepala dusun, empat orang yang menjabat Kaur, satu orang staf dan satu orang sekdes. (r3/dir)

Komentar

News Feed