oleh

Buntut Kerusuhan Napi, Kalapas Polewali Dicopot

POLEWALI MANDAR–Buntut dari kerusuhan napi di Lembaga Pemasyarakatan, Kelas II B Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu 22 Juni, membuat Kepala Lapas Polewali, Haryoto dicopot dari jabatannya. Haryoto ditarik ke Kanwil Kemenkumham Sulbar, di Mamuju.

Pencopotan Haryoto diungkapkan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulbar, Anwar saat meninjau kondisi Lapas Polewali. “Bukan dimutasi. Tapi dipindahkan dulu ke Kanwil untuk sementara,” jelas Anwar, di Lapas Polewali, Senin 24 Juni.

Sedang jabatan yang ditinggalkan Haryoto untuk sementara diisi Kalapas Rutan Majene, I Wayan Nurasta, sebagai pelaksana harian. “Untuk sementara Pak Kepala Rutan Majene yang menangani Lapas Polewali. Tadi barusan diserahkan terimakan di Lapas Polewali,” terang Anwar.

Haryoto dicopot dari jabatannya ada pelanggaran yang dilakukan hingga napi membuat kerusuhan. Pelanggaran itu, merupakan hasil temuan dari tim investigasi yang dibentuk pasca kerusuhan. ”Program yang dilakukan Kalapas sudah bagus, yakni setiap napi yang akan bebas bersyarat harus mampu mengaji. Namun aturan ini tidak sesuai dengan SOP,” jelas Anwar.

Sebelumnya, pihak Kemenkum HAM Sulbar telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebabdari kerusuhan yang terjadi di lapas. Dari hasil penyelidikan, tim investigasi menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas yang dilalukan Kalapas.

Haryoto yang dihubungi usai pencopotan dirinya mengakui sudah berada di kantor Kemenkumham Sulbar di Mamuju. “Iya, saya ada urusan yang harus di selesaikan,” kata saat ditelepon.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, membenarkan penggantian Kalapas Polewali sebagai buntut dari kerusuhan napi, Sabtu akhir pekan kemarin.
“Iya itu sudah ditarik orangnya ke Kanwil. Bahwa tujuannya itu baik ya. Tapi membuat syarat itu melampaui UU. Kalau nanti dia nggak khatam-khatam walaupun secara UU sudah lepas kan nggak bisa,” jelas Yasonna Laoly.

Yasonna menyebut tujuan Kalapas baik, namun tak boleh diterapkan menjadi aturan. “Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan nggak boleh. Akhirnya memancing persoalan. Sekarang pejabat Kalapas sudah ditarik ke Kanwil,” tambahnya. (mkb)

Komentar

News Feed