oleh

BPN Mamuju Tekankan Aspek Hukum Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah

MAMUJU – Pengurusan sertipikat hak atas tanah tak boleh melenceng dari aspek hukum. Prosesnya mesti sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hal itulah ditekankan dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Mamuju bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, di Kantor Kejari Mamuju, Rabu 16 Juni.

Diskusi yang membahas aspek hukum dalam pengurusan sertipikat hak atas tanah, itu, menghadirkan Kepala Kantor ATR/BPN Mamuju, Yoga Suwarna dan Kajari Mamuju, Subekhan sebagai narasumber.

Kepala Kantor ATR/BPN Mamuju, Yoga Suwarna mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wadah pembekalan bagi aparatnya dalam melakukan pelayanan terutama di bidang pertanahan. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, mulai dari aspek administrasi, perdata hingga pidana dalam melayani permohonan warga.

“Keterbatasan kami dalam melakukan pelayanan ke masyarakat sangat dipengaruhi juga dari tingkat kejujuran masyarakat itu sendiri dalam hal mengajukan permohonan,” kata Yoga, Rabu 16 Juni.

Yoga mencontohkan, kadang ada dokumen warga terkait pertanahan yang tak ingin diketahui dan berimplikasi hukum terkait hak kepemilikan. Hal seperti itu sudah pernah terjadi di Mamuju.

“Penting kita lakukan sosialisasi lagi lebih intens kepada warga dan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Supaya mereka juga memahami agar hati-hati. Jangan sembarang mengeluarkan surat seperti itu,” bebernya.

Kajari Mamuju, Subekhan menekankan beberapa aspek hukum yang mesti diperhatikan dalam pengurusan sertipikat. Seperti aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

“Intinya semua aturan hukum harus dipahami semua orang. Khususnya aparat pelaksana kegiatan agar tidak terjadi kesalahan dalam prosedur,” ujar Subekhan.

Subekhan menyebutkan, tiga aspek hukum tersebut jika diabaikan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti sengketa Tata Usaha Negara (TUN), sengketa keperdataan dan ancaman pidana.

“Semuanya harus diperhatikan. Tujuannya agar bisa selamat menjalankan tugas. Poinnya adalah pelayanan ke masyarakat terpenuhi. Pelayanan yang dilakukan melayani sepenuh hati,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai koridor atau regulasi yang ada.

“Tidak adanya laporan itu bukan berarti tidak adanya kesalahan atau penyimpangan. Itulah kemudian acara ini dilakukan dalam rangka pembekalan,” pungkasnya (ajs).

Komentar

News Feed