oleh

BPBD Sulbar Gelar Training Tanggap Bencana untuk Apoteker

MAMUJU – Sekprov Sulbar Dr. Muhammad Idris membuka Training Apoteker Tanggap Bencana (ATB) di Aula Gedung UPTD Dinas Pertanian Sulbar, Desa Lombang-lombang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu 10 April 2021.

Kegiatan itu sebagai bentuk kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulbar. Tema pelatihan ini adalah “Apoteker Siap Membantu Masyarakat”.

BPBD Sulbar Gelar Training Tanggap Bencana untuk Apoteker

Atas nama Pemprov Sulbar, Idris menyampaikan apresiasi kepada para apoteker Sulbar atas terselenggaranya pelatihan tersebut.
“Keberadaan kita di sini untuk memberikan koreksi terstruktur terhadap kesiapan SDM di setiap kebencanaan,” ujar Idris.

Idris menambahkan, tangguh bencana ada pada level kemandirian masyarakat, bukan hebatnya pemerintah untuk menangani. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan mengenai kebencanaan.

“Bagaimana para apoteker itu memahami lebih jauh aspek kebencanaan dan sesudah itu mendesiminasi menggunakan pengetahuannya untuk kebutuhan masyarakat kita,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Idris menegaskan, tidak boleh berhenti dan semangat terus untuk menjadikan apoteker sebagai garda terdepan penanggulangan, pencegahan bahkan penanganan bencana. “Hal itu menjadi sangat penting untuk dihasilkan bersama di Sulbar,” ujarnya.

Idris melanjutkan, dalam indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, Sulbar adalah termasuk daerah rawan bencana.

“Dari seluruh provinsi di Indonesia, Sulbar masuk urutan kedua rawan bencana dan juga salah satu kabupaten dari 528 kabupaten/kota di Indonesia, Majene masuk urutan kedua di Indonesia dari indeks risiko bencana,” ujarnya.

Menurut Idris, indeks risiko bencana itu disusun oleh empat elemen. Pertama, rata-rata masyarakat tidak peduli mengenai kebencanaan. Kedua, ketersediaan pemerintah di semua level itu, kira-kira level profesional penangannya tergolong rawan, tidak memiliki ketanggapan yang bagus.

“Ketiga, yang membentuk indeks itu tinggi adalah gabungan antara ketidaktersediaan SDM dengan infrastruktur penyelamatan. Misalnya kampung-kampung kecil itu harusnya ada satu keluruhan mekanisme penyelamatan. Dan keempat, yang paling membentuk indeks kita agak rendah adalah alokasi pembiayaan,” tutup Idris. (ian)

Komentar

News Feed