oleh

Bimtek Jadi Momen Awal Pelaksanaan Program MARASA 2021

MAMUJU — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Program Marasa 2021, 8 hingga 10 Agustus 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan virtual ini diikuti 68 orang peserta. Tujuannya, mewujudkan pemahaman para Tenaga Pendamping Profesional dalam pengimplementasian Program Marasa 2021 dengan berpedoman pada juknis. Sehingga dampak Program Marasa bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, berkembangnya potensi desa dan lainnya.

Kepala Dinas PMD Sulbar Muhammad Jaun berharap, setelah peserta mengikuti bimtek ini, tidak ada lagi persepsi ganda terhadap pelaksanaan Program Marasa 2021 di lapangan.

“Saya mendengar, ada beberapa pertentangan pendapat yang terjadi di lapangan. Namun itu merupakan hal yang wajar terjadi, karena pengetahuan kita belum satu persepsi. Oleh sebab itu, setelah mengikuti bimtek ini. Persoalan-persoalan terkait desa harus dipahami secara utuh bukan parsial, sehingga tidak menjadi pertentangan lagi,” ujarnya.

Jaun menekankan, pendamping desa tidak bisa mendikotomikan antara P3MD dan Program Marasa. Karena pada hakikatnya Program Marasa adalah program desa juga. BKK masuk ke desa melalui pintu APBDesa, sehingga dia menjadi batang tubuh APBDesa yang harus dikawal para pendamping desa.

“Program Marasa ini harus sinkron dengan program-program desa lain, yang sasaran dan tujuannya untuk peningkatan dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Program Marasa tidak pernah bersinggungan atau bertentangan dengan program lain di desa. Malahan Program Marasa saling menguatkan dan memberi energi baru,” ujarnya.

Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Sulbar Sofyan menjelaskan, tahun ini menjadi tahun ke-3 Program Marasa, dimana Program Marasa 2019 telah menyentuh 72 desa lokus dan Tahun 2020 sebanyak 190 desa lokus yang tersebar di semua kabupaten di provinsi ini.

Sebelum program ini diluncurkan, lanjut Sofyan, berangkat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, masih terdapat 354 desa tertinggal dan sangat tertinggal atau 62 persen. Dan hasil evaluasi data IDM tahun 2020, masih menyisakan 310 desa atau 53,91 persen desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta tahun 2021 data IDM menunjukkan angka 48 persen atau masih terdapat 277 desa tertinggal dan sangat tertinggal.

“Dari data ini terhadap pelaksanaan Program Marasa yang didasarkan pada data IDM terus menunjukkan progres perubahan nilai IDM ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah status nasional untuk Sulbar juga sudah masuk dalam kategori berkembang dengan nilai 0,6043 atau berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi,” ujarnya saat menyampaikan laporan kegiatan.

Sofyan menambahkan, tahun 2021 Pemprov Sulbar kembali mengucurkan anggaran melalui BKK kepada 43 desa lokus yang tersebar di empat kabupaten yakni, Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Untuk Kabupaten Mateng dan Pasangkayu sudah tidak dapat, karena dua kabupaten ini sudah tidak memiliki desa tertinggal.

“Anggarannya sebesar Rp 8,6 miliar. 43 desa lokus masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp 200 juta,” ujarnya.

Sofyan berharap, kegiatan ini sebagai momen awal untuk melaksanakan tahapan Program Marasa 2021. Selain itu, bimtek ini juga sebagai wadah untuk membenahi dan menyempurnakan program marasa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program sehingga hasilnya bisa tepat sasaran.

“Kita berharap pendamping desa bisa optimal dan proaktif untuk menjalankan tugasnya sebagai fasilitator di desa,” tutupnya. (ian/ham)

Komentar

News Feed