oleh

Besok Sidang, KPU-Bawaslu Boyong Banyak Alat Bukti

INDOPOS.CO.ID–Menjelang sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada Jumat 14 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menyodorkan alat bukti, Rabu 12 Juni, ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang jumlahnya sangat banyak. Jika ditotal mencapai 272 boks kontainer.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan 134 alat bukti dan 151 halaman keterangan tertulis. Alat-alat bukti tersebut digunakan untuk melawan gugatan pasangan Calon 02 Prabowo-Sandi yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.

Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Kemudian BW bersama anggota tim advokasi BPN Denny Indrayana kembali mengajukan perbaikan permohonan pada Senin 10 Juni . Mereka menyerahkan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 serta dokumen-dokumen yang diperlukan di antaranya C1 serta bukti-bukti lainnya.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya memberikan barang bukti sebanyak 272 boks kontainer alat bukti tersebut berasal dari 34 provinsi. Tiap provinsi akan menyerahkan barang bukti sebanyak delapan boks kontainer. Adapun dimensi boks kontainer tersebut berukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm sama dengan 96.000 cm3. “Masing-masing 34 KPU Provinsi akan menyerahkan delapan kontainer. Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 kontainer,” katanya kepada wartawan Rabu 12 Juni, di Jakarta.

Lebih lanjut, Hasyim menuturkan, banyaknya jumlah barang bukti yang diserahkan KPU kepada MK sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam menghadapi PHPU pilpres 2019.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya menyerahkan 134 alat bukti dan 151 halaman keterangan tertulis ke MK untuk menghadapi sengketa hasil pilpres. “Keterangan ini kami sampaikan rangkap 12, keterangan kami setebal 151 halaman. Kemudian kami sertai alat bukti ada 134 alat bukti. Itu yang kami serahkan hari ini (kemarin, Red),” ungkapnya, Rabu 12 Juni, di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Abhan menjelaskan, keterangan yang dibawa oleh pihaknya terdiri dari empat materi. Pertama, terkait hasil pengawasan pemilu 2019, khususnya pilpres, mulai dari tahap awal hingga rekapitulasi. Materi kedua yang disampaikan, ialah terkait dengan tindak lanjut dari laporan maupun temuan selama proses tahapan pemilu 2019. “Jadi ada laporan berapa dan seperti apa? Jadi terkait tindak lanjut temuan dan laporan,” jelasnya.

Ketiga, sambung Abhan, terkait dengan jawaban Bawaslu terhadap pokok-pokok yang menjadi dalil pemohon. Dan terakhir, terkait dengan jumlah dan jenis-jenis pelanggaran yang ada kaitannya dengan dalil-dalil pokok pemohon.

Abhan menyebut, alat bukti yang dibawa pihaknya seluruhnya terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu. “Alat buktinya ya terkait dengan hasil pengawasan dan sebagainya. Apa yang kami lakukan antara lain itu,” katanya.

Ia menambahkan, keterangan tertulis dan alat bukti yang disampaikan pihaknya berkaitan dengan permohonan awal BPN. Bawaslu hingga saat ini belum mendapat salinan perbaikan permohonan sengketa pilpres yang diajukan BPN pada Senin 10 Juni.

Sementara, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan saksi dari beberapa daerah. Para saksi itu akan dihadirkan dalam sidang sengketa hasil pemilu 2019 di MK.

Menurut dia, persiapan yang dilakukan BPN termasuk menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang di MK tersebut. “Seharusnya sudah disiapkan saksi ahli, termasuk saksi dari beberapa daerah,” katanya, Rabu 11 Juni, di Kompleks Parlemen.

Fadli mengatakan, salah satu persiapan BPN menghadapi sidang perdana adalah perbaikan berkas gugatan yang disampaikan BW sebagai Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi. (aen)

Komentar

News Feed