oleh

Bersatu Berantas Praktik Pungli

MAMUJU – Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diminta terus menaruh perhatian kepada instansi, terutama pelayanan publik menyangkut Pungli.

Pungli dapat terjadi ketika pengawasan dari Saber Pungli dan APIP kurang maksimal. Inspektorat Mamuju pun menggelar sosialisasi peranan Saber Pungli sekaligus launching gerakan Desa Gembira di Nall Cafe Mamuju, Senin 30 Agustus.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan, pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu. Pembinaan juga mesti dilakukan kepada setiap instansi sebagai upaya pencegahan lebih dini.

“Saya tegaskan, tidak ada ruang bagi praktik pungli di Mamuju. Jika terjadi dan dapat dibuktikan, saya pastikan tak ada toleransi kepada oknum tersebut,” kata Sutinah, Senin 30 Agustus.

Praktik tersebut, kata dia, tentu dapat menghambat pelayanan publik bagi warga Mamuju dan mencoreng nama baik Pemkab Mamuju. Jika ditemukan ada oknum seperti itu, Sutinah tak segan memberikan sanksi tegas.

“Saya banyak terima laporan, terjadi pungli di kelurahan-kelurahan. Warga kalau mau urus sporadik, harus bayar. Saya tidak bisa sebutkan kelurahan mana, tapi saya minta praktik itu dihentikan,” tegas Sutinah.

Sutinah meminta, jika ada warga yang menemukan praktik pungli di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melapor dengan melampirkan bukti. “Warga harus berani melaporkan itu ke Saber Pungli Mamuju,” terangnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju, Subekhan menganalogikan aktivitas pungli sebagai salah satu penyakit masyarakat. Penyakit tersebut bakal muncul ketika pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum mulai kendor. Selain itu, sistem pengendalian yang lemah dalam birokrasi juga menyebabkan praktik tersebut terus terjadi.

“Dalam pembagiannya, pungli masuk dalam delik memaksa seseorang untuk memberikan sejumlah uang dengan dalih tertentu. Misalnya, uang keamanan, uang lelah dan sebagainya. Kalau warga bukan pejabat masuk pidana umum. Tapi kalau pejabat atau ASN masuk pidana khusus (korupsi, red),” jelas Subekhan.

Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar menerangkan, praktik pungli dan pelanggaran lain sangat memungkinkan terjadi di desa. Dua tahun belakangan aduan yang masuk ke Ombudsman menyangkut desa hingga 60 persen. Terutama yang menyangkut dengan aparat desa.

“Selama ada Ombudsman di Sulbar, ada 215 aduan yang kaitannya dugaan pungli. Saya tidak mengatakan itu di desa semua, tapi secara umum seperti itu,” ujarnya.

Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf Tri Aji Sartono menerangkan, setiap kepala OPD bertugas menjalan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap penggunaan anggaran di instansi setingkat di bawahnya.
Ia mencontohkan, jika menyangkut kepala desa berarti yang mesti menjalankan fungsi-fungsi SPI yakni kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Walau pun DPMD bukan pengguna anggaran tapi DPMD mengendalikan kegiatan yang ada di desa agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.

KBO Satreskrim Polresta Mamuju, IPDA Kasmuddin menerangkan, mestinya kepala desa dan instansi pelayanan publik tau betul apa-apa saja yang tidak dibenarkan dalam aturan.

Menurutnya, masih banyak kepala desa belum tahu aturan yang menyangkut larangan pungli sehingga praktik tersebut masih saja terus terjadi.

“Kami setiap saat selalu siap dan bersedia untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pemberantasan pungli,” tuturnya.

Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani menuturkan, Saber Pungli sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016.

“secara khusus banyak laporan masuk terkait pungli, baik di tingkat kelurahan, desa dan sektor pelayanan publik. Melalui Saber Pungli yang kita hidupkan kembali, diharapkan biaya-biaya yang di luar dari aturan tidak lagi dipungut,” tandasnya.

Sosialisasi itu juga, kata dia, dirangkaikan dengan launching Gerakan Desa Gembira. Sebuah gerakan yang bakal menjadi wadah bagi warga desa untuk terlibat aktif mengawasi penggunaan anggaran desa sehingga terhindar dari yang namanya penyimpangan. (ajs/jsm)

Komentar

News Feed