oleh

Bedah Rumah Korban Gempa Harus Kesampingkan Kepentingan

MAMUJU – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Sulbar segera menginventarisir warga terdampak gempa di beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Sasarannya adalah warga yang terdampak gempa, kondisi kerusakan sedang dan ringan, dan berlatar ekonomi paling bawah. Dan pastikan bukan terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dalam data BSPS.

Kepala DPKP Sulbar Muh. Rachmad mengatakan, jika tidak merujuk pada kriteria itu tentu akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Karenanya, desa atau kelurahan berkoordinasi dengan camat agar dalam menentukan si penerima manfaat harus menggunakan hati nurani, dan kesampingkan kepentingan lainnya.

“Gunakan pendekatan ekonomi, bukan kekeluargaan, kalau itu sudah dijalankan, siapa yang mau protes,” tegas Rachmad, Senin 15 Maret 2021.

Racmad kembali menegaskan agar kades, lurah dan camat yang akan menentukan si penerima manfaat harus betul-betul objektif dalam menentukan pilihan. Dia pun meminta kesabaran masyarakat sebab untuk tahap awal ini hanya menggunakan dana Rp 300 juta dari Pemprov Sulbar. Dengan dana itu estimasinya hanya bisa mendanai sekira 10 rumah.

Namun, diharapkan peran desa dan lurah di daerahnya menggunakan cara efisien dalam memanfaatkan dana tersebut.

“Misalnya, dana untuk satu rumah kan berarti dapat Rp 25 juta. Tapi ketika dikerjakan secara gotong royong tentu akan lebih murah, sebab hanya mengeluarkan biaya material tanpa harus mengeluarkan biaya tukang. Jujur saja biaya tukang yang bikin mahal,” terang Rachmad.

Jika cara itu dilakukan maka kecamatan yang tadinya mendapat jatah dua penerima manfaat, dapat menambah tiga hingga empat rumah. Lagipula tidak semua kerusakan menghabiskan Rp 25 juta.

“Makanya kita pilih yang rusak ringan dan rusak sedang. Karena kalau yang rusak berat, sudah pasti tidak cukup anggaran,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil keputusan melalui rapat kemarin, telah ditetapkan jatah untuk beberapa kecamatan, yakni Mamuju 2 unit, Tapalang 2 unit, Tammerodo Sendana 1 unit, Tubo Sendana 1 unit, Tapalang Barat 2 unit, dan Malunda 2 unit.

Untuk kecamatan lainnya seperti Simboro dan Kecamatan Ulumanda, bakal mendapat giliran pada tahap kedua. Di tahap kedua dikerjakan setelah terealisasinya anggaran bedah rumah Rp 300 juta itu.

Bahkan di tahap kedua anggaran yang dikucurkan pemprov melalui DPKP Sulbar sebesar dua miliar, dengan dana itu tentu setiap kecamatan dapat mengusulkan rumah hingga 10 unit.

Ia berharap realisasi di tahap awal dengan dana Rp 300 juta dijalankan oleh lurah dan desa tanpa disusupi kepentingan lainnya.

“Tujuannya kita bukan menyelesaikan masalah, tetapi mengurangi maslaah yang dihadapi masyarakat, jadi tolong gunakan pendekatan ekonomi memilih rumah yang akan dibantu. Dahulukan dulu yang memang harus berhak,” tutur Rachmad.

Soal aksi tahap I, dimulai sejak rapat kemarin, selanjutnya pihak DPKP Sulbar bkaal bersurat ke Kabupaten terdampak, Mamuju dan Majene untuk diteruskan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten hingga ke tangan kades dan lurah.

“Data usulan paling lambat saya terima Jumat. Ndak perlu repot, chat saja lewat WA, kita mau cepat,” tuturnya.

Jelasnya, kata Rachmad, data usulan yang ia terima dari Lurah/Desa bakal disurvei oleh DPKP Sulbar. Cukup satu hari survei dijalankan mulai Sabtu 20 Maret, lalu Senin 22 Maret pekerjaan fisik selama tujuh hari kedepan. “Sambil finalisasi pekerjaan tahap I, disitu sudah bisa mengusulkan untuk tahap II,” terang Rachmad.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar Ilham Borahima mengingatkan agar Kades/ lurah lebih aktif memfasilitasi warganya agar tidak serupa pada sejulah kasus yang ditemukan pada pendataan rumah rusak di dua kabupaten, khususnya di Mamuju. Banyak warga yang belum melakukan pemecahan KK akhirnya dihapuskan saat reviu APIP.

“Satu orang satu rumah, karenanya penting untuk memfasilitasi warga melakukan percepatan melakukan pemecahan KK. Ini hanya satu kasus, kasus lainnya, kehilangan KK dan beberapa kendala adiminstrasi lainnya,” terang Ilham.

Dia pun mengingatkan agar proses validasi lebih teliti. Penyintas gempa yang sudah mendapat bantuan tentu harus dikeluarkan dari daftar penerima stimulan rumah rusak. (imr/ham)

Komentar

News Feed