oleh

Bawaslu Pasangkayu: Pembagian Sarung Bukan Pelanggaran

PASANGKAYU — Sepekan terakhir, Bawaslu Pasangkayu menangani laporan dugaan pelanggaran pilkada oleh kubu Cabup-Cawabup Nomor Urut 1 Muhammad Saal-Musawir AZ Isham.

Indikasi pelanggaran yang dimakaud ketika simpatisan pasangan ini membagikan sarung kepada warga dii Kecamatan Pedongga, Bulutaba, Baras dan Kecamatan Duripoku.

Bawaslu Pasangkayu: Pembagian Sarung Bukan Pelanggaran

Didampingi Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Syamsuddin serta Sekertaris Bawaslu Sarwan, Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi mengatakan bahwa tidak ditemukan unsur yang melanggar.

Ardi menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Bawaslu terkait pembagian sarung itu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

“Hal ini juga kami koordinasikan dengan Sentra Gakkumdu pada saat kami meregistrasi laporan ini. Berdasarkan fakta, keterangan saksi, keterangan pihak terlapor dan bukti-bukti yang ada, maka kami sampaikan bahwa laporan terkait pembagian sarung itu tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilihan,” jelas Ardi Trisandi, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa 1 Desember 2020.

Kata Ardi, sarung yang dibagikan oleh simpatisan paslon nomor urut 1 itu merupakan bagian dari bahan kampanye. Dimana dalam ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pasal 26 ayat 1 huruf (a) disebutkan bahwa bahan kampanye yang dapat dicetak sendiri oleh paslon, disitu disebutkan pakaian.

Hasil kajian Bawaslu, sarung itu adalah bagian dari pakaian. Dan pada sarung yang dibagikan ini terdapat logo, nomor urut dan nama pasangan calon.

“Berdasarkan kajian dan keterangan yang kami peroleh, bahwa harga Sarung itu tidak melebihi atau dibawah harga Rp 60.000. Sehingga kami nyatakan, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau prosesnya dihentikan,” ungkap Ardi.

Karena dikategorikan sebagai bahan kampanye, pembagian sarung oleh simpatisan pasangan calon, itu bisa dilakukan sebagai wujud sosialisasi ke warga.

“Apabila ada paslon atau pihak yang merasa dirugikan karena dihalang-halangi saat proses pendistribusian bahan berkampanye serta dihalangi untuk bersosialisasi, itu bisa dilaporkan,” terangnya.

Ardi menambahkan, bahan kampanye seperti sarung dan sejenisnya bisa dicetak oleh paslon, 100 persen dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di daerah pemilihan.

Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pasangkayu Syamsuddin menambahkan, PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa bahan kampanye itu semua benda atau bentuk lain memuat visi-misi, program paslon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

“Pasal 26 ayat 1 huruf (a), pakaian disitu disebutkan dapat dicetak oleh pasangan calon. Nah berkaitan dengan sarung, kami mengambil kesimpulan itu dikategorikan sebagai bahan kampanye,” pungkas Syamsuddin. (r3/ham)

Komentar

News Feed