oleh

Banggakencana Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

-Mamuju-1.840 views

MAMUJU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Banggakencana di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis 5 Maret 2020.

Plt. Kepala BKKBN Sulbar Walfaidhin mengatakan, Rakerda program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana), mengusung tema “Banggakencana Dalam Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Tema tersebut bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Istilah Banggakencana ini, kita gunakan untuk memudahkan penyebutan program. Semoga istilah Banggakencana ini dapat membawa angin segar bagi seluruh pengelola program dan khususnya dapat lebih memasyarakatkan program dan kegiatan yang diampu oleh BKKBN,” ujarnya di hadapan 50 orang peserta.

Per 31 Desember 2019 , lanjut Walfaidhin, hasil capaian program Banggakencana di Sulbar, yakni, peserta KB baru (PB) sebesar 24.034 akseptor atau 71,52 persen. Kabupaten Majene menempati posisi teratas 97,05 persen. Sedangkan, capaian peserta KB aktif (PA) sebesar 157.656
akseptor atau 124,70 persen. Kabupaten Mamuju menempati posisi teratas 133,51 persen.

Sementara, realisasi pembentukan Kampung KB sebanyak 175 Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten se-Sulbar. Intervensi di Kampung KB diharap bersinergi dengan pelaksanaan program unggulan Pemprov Sulbar, yakni program Mandiri, Cerdas dan Sehat.

“Saat ini, masih ada empat poin yang menjadi permasalahan dalam program Banggakencana, yaitu, tingginya Angka Perkawinan Usia Anak, tingginya Angka Stunting yakni 41,6 persen, rendahnya Pemakaian Alat Kontrasepsi Moderen (mCPR) yakni 44,80 persen serta tingginya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau Unmet Need yakni 11,4 persen,” ujarnya.

Sekprov Sulbar DR. Muhammad Idris mengatakan, program Banggakencana, tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera yang akan melahirkan SDM yang berkualitas.

“Rakerda ini dapat menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa kita mampu menciptakan SDM unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.

Idris menambahkan, sinergitas program antar sektor, baik yang sifatnya program nasional maupun program berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menanggulangi beberapa isu strategis kependudukan di wilayah Sulbar yakni, tingginya angka stunting, tingginya angka pernikahan usia anak, angka kematian ibu dan bayi yang belum bisa kita turunkan secara signifikan.

Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga Penyuluh KB yang sangat berdampak terhadap capaian target Program Banggakencana di Sulbar.

“Persoalan tersebut tidak akan dapat kita selesaikan dalam waktu yang
relatif singkat tanpa adanya perubahan mindset, kepedulian, spirit dan etos kerja
yang tinggi. Melalui kerja cerdas, kerja sama, dan kerja ikhlas, Saya optimis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan yang ada dapat kita wujudkan. Olehnya, Rakerda ini merupakan kesempatan yang sangat strategis untuk menawarkan gagasan dan ide cemerlang,” ujarnya.

Kabiro Umum BKKBN RI Putut Priyanto mengatakan, secara umum, program Banggakencana 2019 belum memenuhi target. Pecapaian yang belum maksimal adalah angka kelahiran total usia 15-49, yakni 2,45 per Wanita Usia Subur (WUS) dari target 2,28 per WUS.

Begitu juga dengan target tingkat putus pakai kontrasepsi mencapai 29 persen dari target 24,6 persen. Persentase kebutuhan ber-KB juga tidak terpenuhi hanya mencapai 12,1 persen dari target 9,91 persen serta indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern yang hanya mencapai 54,97 persen.

“Kami sadar masih banyak yang harus ditindaklanjuti dengan percepatan program dan kegiatan prioritas. Tidak hanya pada level pemerintah pusat, tapi justru implementasi di tingkat daerah baik provinsi, kabupaten kota serta ujung tombak di lini lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. (ian/rs)

Komentar

News Feed