oleh

APBD Polman 2022 Ditetapkan Melalui Perkada

POLEWALI — APBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun 2022 akhirnya harus ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Keputusan tersebut menyusul hasil konsultasi Pemkab Polman ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sikap ini sebagai buntut keterlambatan pengesahan APBD. Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, batas akhir pengesahan APBD adalah 30 November atau satu bulan sebelum tahun anggaran baru.

Ini kali kedua Pemkab Polman mengeluarkan Perkada untuk menetapkan APBD. Setelah sebelumnya dalam APBD Perubahan 2021 juga menggunakan Perkada pembahasannya lewat dari jadwal karena eksekutif telat menyerahkan APBD Perubahan.

Sementara pembahasan APBD pokok 2022 walaupun sudah diserahkan sesuai jadwal sejak, 20 September 2021 lalu. Tetapi dalam perjalanan pembahasannya tak ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif hingga tak tuntas dibahas hingga 30 November.

Sedangkan informasi yang dihimpun di DPRD Polman, batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk pembahasan APBD 2022 yakni 60 hari kalender setelah diserahkan. Namun waktu tersebut tidak dapat dimaksimalkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polman. Sehingga pembahasan APBD pokok 2022 ini terpaksa putus ditengah jalan dan dipastikan tidak akan ditetapkan di DPRD Polman.

Tidak ditetapkannya APBD pokok 2022 ini dapat berdampak buruk pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Polman. Dikuatirkan beberapa program yang direncanakan tak berjalan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud menyampaikan, pembahasan sudah dilakukan dan cukup dinamis. Menurutnya bukan keinginan DPRD untuk melahirkan APBD yang mendekati ideal dan Kemendagri sudah mengintruksikan APBD harus fokus pada pemulihan ekonomi.

“Kita sudah lakukan pembahasan tapi sampai waktu yang diberikan oleh Kemendagri yakni 60 hari sejak diserahkan itu tidak selesai. Karena kita tidak akan mungkin melakukan persetujuan kalau kita tidak lakukan pembahasan,” terang Jupri Mahmud.

Lanjutnya, ada aturan sehingga legislatif meminta kembali ke TAPD untuk dilakukan konsultasi ke Kemendagri. Karena dua tahun terakhir selalu disahkan akhir Desember.

“Kita sudah rapat dengan TAPD, Kemendagri menyampaikan 60 hari yang diberikan adalah batas waktu yang tidak boleh dilampaui,” beber Jupri Mahmud.

Legislator Golkar ini menambahkan dalam pembahasan anggaran tingkat Banggar, baru satu OPD yang dilakukan pembahasan yakni PUPR. Namun sebelumnya bersama dengan TAPD sudah dilakukan pembahasan secara menyeluruh baik itu pendapatan dan belanja daerah untuk melihat langsung.

“Pembahasan dilakukan untuk mengetahui secara detail kegiatan yang akan dilaksanakan tujuannya untuk memastikan program kegiatan itu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jupri Mahmud.

Ia mengakui sudah mengetahui adanya masa waktu pembahasan. Namun terjadi dinamika sehingga waktu habis. Ia juga mengatakan, APBD tetap dapat dilaksanakan meski tanpa pengesahan dari DPRD yakni dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ia memastikan fungsi DPRD tetap akan berjalan yakni melakukan pengawasan. Untuk pelaksanaan APBD tersebut. Ia juga menyampaikan, APBD yang memakai Perkada, anggaran OPD tidak boleh lebih besar dari sebelumnya tetapi bisa sama dengan sebelumnya.

Jupri meminta agar fokus anggaran APBD Polman di fokuskan pada pemulihan ekonomi sesuai dengan yang diintruksikan Kemendagri.

Terpisah, Kepala Badan keuangan (Bakeu) Polman Mukim Tohir menjelaskan, untuk pembahasan APBD Polman tahun 2022 bukan terlambat namun kuota yang diberikan oleh Kemendagri selama 60 hari sudah selesai. Sehingga bersama dengan TAPD terpaksa APBD 2022 menggunakan payung hukum Perkada.

“Dilihat dari pembahasannya yang sudah selesai sesuai petunjuk Mendagri, 60 hari pembahasan sejak diserahkan sudah selesai. Makanya APBD pokok tahun 2022 terpaksa menggunakan Perkada,” ucap Mukim.

Lanjut Mukim, terkait penganggaran tetap akan berjalan seperti biasanya termasuk membayarkan gaji para legislatif. Sebab diaturan Permendagri yang termasuk belanja mengikat tetap terbayarkan termasuk gaji kepala daerah dan anggota DPRD.

Saat ini pemkab telah mempersiapkan rancangan Perkada APBD 2022 untuk diasistensi ke Pemprov Sulbar untuk dievaluasi. Sesuai aturan PP Nomor 12, bahwa 16 hari sejak tidak disepakati ABPD harus segera rampung Perkadanya.

Ketua TAPD Polman yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Andi Bebas Manggazali memastikan anggaran APBD pokok 2022 yang tidak sepakati oleh DPRD dipastikan akan menggunakan Perkada.

“Besaran APBD kita yaitu Rp 1,5 triliun sesuai dengan petunjuk Mendagri. Bahwa APBD tidak boleh melebihi dari anggaran tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara proyeksi APBD 2022 saat diserahkan pemkab ke DPRD, 20 September 2021 lalu sebesar Rp1.586.242.338.680. Dalam RAPBD 2022, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp209.874.689.181 atau 13,23 persen dari total pendapatan. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp1.318.645.849.499 atau 83,13 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp57.721.800.000 atau 3,64 persen dari total pendapatan.

Sementara belanja daerah terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.073.955.053.561 atau 67,70 persen dari total APBD 2022. Belanja modal sebesar Rp272.683,.619.619 atau 17.19 persen dari total APBD, belanja tak terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau 0,32 persen dan belanja transfer sebesar Rp 330.603.665.500 atau 14,79 persen dari total APBD. (mkb)

Komentar

News Feed