oleh

APBD 2021 Sulbar Dikoreksi

MAMUJU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2021 masih harus direvisi. Koreksi menyasar dana perjalanan dinas.

Kebijakan ini merujuk rekomendasi pihak kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang telah melakukan evaluasi terhadap APBD Sulbar 2021.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Khaeruddin Anas menyebut, rekomendasi mengharuskan pemda melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran.

“Mungkin belanja-belanja yang dianggap tidak efektif misalnya belanja perjalanan, itu dikurangi. Jadi bukan programnya yang digeser atau dihilangkan,” beber Khaeruddin, kemarin.

Sesuai arahan Mendagri kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar harus melakukan penyesuaian dan segera menetapkan APBD 2021 sebelum pergantian tahun.

Terpisah, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengaku belum mendapat informasi apalagi memegang hasil rekomendasi Mendagri dimaksud.

Dewan juga menunggu hasil koreksi tersebut, lalu dilakukan penyesuaian, setelah itu disepakati bersama antara DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar.

“Belum ada (rekomendasi atas evaluasi Mendagri,red). Kita juga menunggu ini,” tegas Suraidah.

Diketahui hasil kesepakatan banggar DPRD Sulbar dengan dengan TAPD, pada 31 November, target Pendapatan Rp 2.030 miliar dan Belanja Daerah Rp 2.023 miliar.

Beberapa catatan, pertama; perubahan asumsi 73 miliar dalam APBD disebabkan adanya pengurangan dana transfer ke daerah. Sehingga menyebabkan rasionalisasi belanja pada barang dan jasa sebesar 11 persen.

Catatan lain perjalanan dinas yang dikurangi dari sekian OPD bakal dikembalikan pada APBD Perubahan 2021.

Tentunya, dengan berjalannya APBD 2021 mengharapkan agar OPD meningkatkan PAD. Anggaran Belanja menerapkan prinsip efisiensi dan tidak menumpuk di akhir tahun. (imr/rul)

Komentar

News Feed