oleh

Aparat Diminta Usut Program Replanting Sawit di Mateng

MAMUJU — Problem dalam pengelolaan peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replating di Mamuju Tengah (Mateng), menarik perhatian sejumlah pihak. Salah satunya Lembaga Solidaritas Pemerhati Hutan dan Antidiskriminasi (Somphad) Sulbar. Muh Amril Maruui selaku koordinator Somphad mengaku menaruh prihatin pada persoalan tersebut.

“Sejumlah laporan yang berhasil kami kumpulkan di lapangan terkait proses pengelolaan replanting di Mateng, mulai dari proses kajian teknis usulan lahan sasaran replanting, sampai pada pembuatan komitmen kerjasama kelompok tani sebagai kelompok sasaran pengelola replanting sekaligus pemilik lahan,” ungkapnya Amri, Kamis 12 Agustus.

Ia menyebutkan, patut diduga proses tersebut keluar dari prinsip pengelolaan program dan anggaran yang terindikasi merugikan negara. Disampaikan, ada beberapa dugaan praktik pengelolaan anggaran dapat bermuara pada indiksi korupsi pada program replanting atau PSR di Mateng.

Pertama, kata Amril, pihaknya kesiapan lahan dengan kuota yang turun tak seimbang. Sehingga sebagian kuota replanting, justru menjadi penanaman sawit pada lahan baru atau sapras.

Kedua, diduga kuota replanting ditanam di lahan baru yang masuk kawasan hutan lindung. Semisal program replanting di wilayah Kecamatan Karossa, Mateng.

Ketiga, diduga sebagian kelompok penerima program replanting adalah kelompok yang tak memenuhi syarat menjadi kelompok penerima, karena tak memiliki lahan sawit yang layak diremajakan.

Keempat, diduga dana tunggu yang diserahkan kepada kelompok tani penerima program replanting jumlahnya tak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh kelompok penerima. Seharusnya setiap pemilik lahan dalam kelompok menerima Rp 30 juta per hektar, namun ditengarai petani menerima kurang dari dinilai tersebut.

Kelima, lanjut Amril, patut diduga, program replanting ini justru tak berbasis lingkungan. Karena sejumlah hutan lindung di beberapa titik diterabas untuk memenuhi kuota yang turun. Sehingga fakta di lapangan bukan lagi replanting, tapi sapras atau penanaman baru.

“Untuk itu, berdasarkan temuan kami di lapangan, atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum pada program replanting atau PSR di Mamuju Tengah, maka kami dari Lembaga Somphad Sulbar patut menduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum atas program tersebut, yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar.

Karenanya, kami mendesak pihak penegak hukum, khususnya Kejati Sulbar untuk segera melakukan langkah-langkah hukum atas dugaan korupsi dan pengrusakan lingkungan dalam skala besar pada program PSR di Mamuju Tengah,” sebut Amril. (ham)

Komentar

News Feed