oleh

Aparat Diharap Jerat Pelaksana Replanting Sawit di Mateng

-Hukum-1.027 views

MAMUJU – Program replanting sawit di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), dianggap tidak memenuhi ketentuan. Bahkan mencuat dugaan korupsi disana.

Ketua Lembaga Solidaritas Masyarakat Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (Somphad) Sulbar Muh. Amril menyampaikan, pihalknya menduga jika kesiapan lahan kuota replanting yang turun tak seimbang dengan jumlah lahan. Sehingga sebagian kuota replanting, justru menjadi penanaman sawit pada lahan baru atau sapras.

Kondisi ini, lanjut Amril, tentunya melanggar prinsip pelaksanaan replanting, sebab bukan lagi peremajaan atas perkebunan sawit yang sudah ada, tetapi pembukaan lahan baru untuk penanaman sawit baru.

“Keyakinan dugaan kami diperkuat, sebab ada beberapa titik yang menjadi areal replanting, disana tidak ditemukan sisa penebangan pohon kelapa sawit,” sebut Amril, Kamis 19 Agustus 2021.

Tentunya, kata Amril, dengan melihat gambaran tersebut, sudah sangat tepat jika Kejati Sulbar menjadikan dugaan masyarakat sebagai sarana untuk semakin memperketat dan menajamkan proses hukum dalam program replanting.

Hal-hal lain yang melahirkan dugaan yang berhubungan dengan pelanggaran pengelolaan program replanting adalah adanya sebagian kelompok penerima program yang tak memenuhi syarat menjadi kelompok penerima, namun menerima bantuan.

“Hal tersebut diduga terjadi sebab penerima bantuan tidak memiliki kebun sawit, sehingga kelompok penerima membuka lahan baru. Sementara yang seharusnya menerima adalah kelompok tani yang sebelumnya memiliki perkebunan sawit. Hal ini tentunya telah membuat prinsip replanting berubah fungsi dari peremajaan menjadi pembukaan lahan baru,” keluh Amril.

Masalah berikutnya dalan program ini adalah pendanaan. Diduga dana tunggu yang diserahkan kepada kelompok tani penerima program replanting, jumlahnya tak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Seharusnya setiap pemilik lahan dalam kelompok menerima Rp 30 juta perhektar, namun ditengarai petani menerima kurang dari nilai itu.

“Dugaan kami juga bahwa program replanting ini, justru tak berbasis lingkungan. Hal tersebut dapat disaksikan di lapangan dengan adanya penorobosan kawasan hutan lindung di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Karossa. Hutan yang seharusnya dijaga, namun akibat program replanting malah diterabas untuk memenuhi kuota. Polisi kehutanan yang biasanya sangat aktif saat terjadi pengerusakan hutan, namun sampai saat ini kami masih belum menyaksikan sikap seriusnya dalam penanganan soal ini,” sebut Amril lagi.

Berdasarkan temuannya di lapangan, Amril menyampailan bahwa program replanting butuh perhatian segenap pihak, khususnya penegak hukum segera memproses pihak-pihak yang melaksanakan program tersebut.

“Kita percaya bahwa Kejati Sulbar, apalagi dengan Kajati yang baru akan mampu menuntaskan permasalahan replanting,” imbuhnya. (*/ham)

Komentar

News Feed