oleh

Anggota DPRD Mamuju Bentrokan, Badan Kehormatan Anggap Hal Lumrah

MAMUJU – Tarik ulur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antara diundur atau tidak, kembali dibahas di DPRD Mamuju.

Sikap Anggota DPRD Mamuju yang terpola menjadi dua kelompok. Satu kelompok menyetuji penundaan dan satu lainnya tidak setuju penundaan, akhirnya berujung bentrok.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu, akhirnya dibubarkan.

Bentrokan bermula ketika sejumlah anggota DPRD Mamuju mempertanyakan RDP tersebut. Menurut mereka, Komisi I telah menggelar rapat pada Selasa 12 Januari dan erekomendasikan penundaan Pilkades.

Pertanyaan tersebut ditanggapi salah satu Anggota DPRD Mamuju, Mervie Parasan, menurut Mervie, hasil RDP di Komisi I tidak memiliki landasan hukum. DPRD secara kelembagaan juga tidak berhak membatalkan Pilkades.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Mamuju tertanggal 23 Desember 2020, Pilkades bakal dilaksanakan pada 8 Februari.

“Anggota dewan tidak punya kewenangan dalam hal teknis. Teknis itu kewenangan kepala daerah dan panitianya,” kata Mervie dalam RDP, di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Mamuju, Rabu 13 Januari.
Ketika Mervie menegaskan bahwa jangan sampai dikaitkan antara Pilkada Mamuju dan pelaksanaan Pilkades, sontak sejumlah anggota dewan tersulut emosi.

Adalah Politisi Partai Demokrat, Mahyuddin Abdullah, yang mula-mula geprak meja kegaduhan pun tak dapat dihindarkan. Salah satu anggota DPRD Mamuju, Masram Jaya, melempar agua gelas pada Mervie dan mengenai wajahnya.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto sendiri mengatakan, jika Pemkab Mamuju memiliki anggaran, Pilkades boleh dilaksanakan.

“Ya sudah, kalau memang ada uangnya laksanakan saja (Pilkades,red),” ungkap, Sugianto sebelum meninggalkan ruang rapat.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Mamuju, Muhammad Reza menilai, bentrokan tersebut merupakan hal lumrah dalam rapat di DPRD Mamuju.

“Hanya saja pak Mervie berbicara terlampau jauh hingga menyebutkan soal Pilkada dan merasa dia berada di pihak yang kalah,” papar Reza.

Ditanya soal Tata Tertib (Tatib) dewan, Reza menyampaikan tidak ada aturan terkait insiden tersebut. Hanya saja ia menyampaikan etika dalam rapat tidak boleh keluar dari subtansi pembahasan dan tidak membawa persoalan pribadi yang tidak berhubungan dengan agenda rapat.

“Kami akan bicarakan ini di BK. Tapi kami harap ini bisa diselesaikan secara baik-baik,” tandas Reza. (m5/jsm)

Komentar

News Feed