oleh

AMP Desak Polemik Pilkades Dituntaskan

POLEWALI – Aliansi Masyarakat Polman (AMP) mengeruduk Kantor Bupati dan DPRD Polewali Mandar, Kamis 9 September. Mereka mendesak Pemkab Polman selesaikan polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Massa AMP yang berasal dari organisasi mahasiswa ini mendesak agar Pemkab dapat segera menemukan solusi atas persoalan tersebut demi kepentingan masyarakat. Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan massa aksi yakni mendukung revisi Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa agar tetap sesuai dengan semangat hirarki penyusunan perundang-undangan dengan adanya norma baru di dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2020.

“Kami mendukung dihilangkan pasal 24 ayat Q dalam Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang tes tertulis dan wawancara. Dapat memposisikan sebagai syarat tambahan bukan sebagai syarat wajib sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup),” terang Koorlap AMP, Ridwan.

Massa aksi juga mendukung tahapan ditunda sementara waktu dengan memastikan Pilkades tetap dilaksanakan di 2021. Sehingga DPRD diminta segera menyelesaikan revisi Perda yang menjadi inisiasi dewan dan mendesak Bupati menunda tahapan sampai perda baru selesai dibahas.

Bupati dan DPRD diminta untuk duduk bersama agar tidak terjadi resistensi, miskomdepsi dan mengambil langkah solutif demi kepentingan masyarakat luas.

Perwakilan massa AMP diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Polman Agusniah Hasan Sulur, didampingi Kepala Dinas PMD Polman Andi Nursami Masdar, Ketua Panitia Pilkades Abdul Malik, Perwakilan Bagian Hukum Jarsat Alam Maulana, Kabag Prokopi Aco Musaddad, dan Plt. Kasatpol Arifin Halim.

Agusniah sepakat hal ini bukanlah polemik namun dapat diselesaikan dengan duduk bersama. Kegiatan Pilkades yang dilakukan merujuk pada koordinasi dengan Kemenkumham Sulbar dan Dirjen Bina Pemdes Kememdagri.

“Kita sepakat untuk memperbaiki Perda kita hanya saja momentnya yang tidak pas dan Kemendagri sudah menyampaikan bahwa tidak perlu merubah Perda tapi cukup dengan merubah Perbup,” jelas Agusniah.

Sehingga Bupati mempersilhkan pihak dewan untuk melakukan revisi menggunakan inisiasasi DPRD karena Kemendagri sudah menyampaikan tidak perlu merubah perda.

Dengan revisi Perbup itu sudah upaya untuk menyelesaikan tanpa tenaga yang banyak. Ia juga menyampaikan, penghapusan syarat wawancara dan tertulis itu adalah suatu kemunduran padahal melalui Perbup itu bisa kita lakukan perbaikan.

“Enam bulan ini saling terkait mulai dari penganggaran hingga waktu dan dalam Permendagri 72 ini menekankan prokes yang mengatur pemilihan tidak boleh lebih dari 500 orang. Setiap hari yang berusia 17 tahun terus bertambah tentu panitia akan kerepotan jika ini ditunda,” terang Agusniah Hasan Sulur.

Kadis PMD Polman Andi Nursami Masdar mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi terlaksananya Pilkades. Pihaknya tak ingin diciderai dengan masalah-masalah kecil yang timbul. Pihaknya sudah menyarankan untuk tidak merevisi perda tapi mengatur di Perbup.

“Kalau tidak ada wawancara bagaimana kita mengetahui calon ini mengetahui wilayahnya minimal potensi dan peta wilayah yang akan dipimpinnya,” jelas Andi Nursami. (arf/mkb)

Komentar

News Feed