oleh

Ambil Alih Posko Perbatasan, Pemprov Dituntut Serius

POLEWALI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar meminta keseriuan Pemprov Sulawesi Barat dalam mengambil alih posko perbatasan Polman-Pinrang di wilayah di Desa Paku, Kecamatan Binuang.

Saat melakukan pemantauan posko penanganan wabah korona di perbatasan Polman-Pinrang, Sulsel, Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud mengaku menemukan beberapa persoalan. Ia menilai Pemprov Sulbar belum maksimal.

“Sebelumnya sudah ada informasi bahwa mulai hari Kamis 2 April, posko perbatasan pengawasan orang yang masuk ke Sulbar diambil alih oleh Provinsi Sulbar, tujuan kami untuk melihat seperti apa pengawasannya,” ujar Jufri.

Menurut Jufri, salah satu problem di lapangan, terjadi keterlambatan pasokan makan bagi para petugas posko. Kemudian Alat Pelindung Diri (APD) mereka pun juga masih sangat terbatas.

“Pemprov harus tahu persoalan ini dan segera membenahi persolan ini dan serius dalam melakukan pengawasan,” harap Jufri yang memantau bersama Wakil Ketua Amiruddin, Hamzah Syamsuddin, dan Hj. Nurbaeti.

Pimpinan dewan Polman pun kembali bernjanji menindaklanjuti hal tersebut dan akan berkoordinasi dengan DPRD dan Pemprov Sulbar.

Berdasarkan Surat Sekda Sulbar, Nomor: 1200/852/III/2020 tentang pelaksanaan Kegiatan Posko di Perbatasan, terhitung mulai Kamis 2 April 2020, pengelolaan Posko Penanganan Covid-19 Perbatas Polman-Pinrang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam surat yang diteken Sekprov Sulbar, Muhammad Idris ditekankan bahwa semua beban keuangan dan pengaturan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab Pemprov Sulbar. Demikian pula kelengkapan alat medis dan alat penunjang lainnya. (arf/rul)

Komentar

News Feed