oleh

Ali Baal Minta Warga Vaksinasi Dua Kali

MAMUJU — Hingga kini, program vaksinasi di Sulawesi Barat belum mencapai target. Selain itu, masih ada warga yang telah mengikuti vaksinasi dosis pertama tapi enggan untuk ikut vaksin dosis kedua.

Kondisi ini mendapat perhatian Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Orang nomor satu di Sulbar ini pun mengimbau agar warga yang telah mengikuti vaksinasi dosis tahap pertama agar juga mengikuti vaksinasi dosis kedua. Sehingga, kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai dengan maksimal.

“Harus dua kali, biar bisa lebih maksimal. Kalau satu kali saja, itu belum dapat membuat kekebalan dengan baik,” pintanya.

Selain itu, Ia juga tetap mengimbau kepada msyarakat yang sama sekali belum divaksinasi untuk segera mendatangi gerai-gerai yang dibuka, atau pun fasilitas kesehatan yang ada di sekitar wilayah masing-masing. Khususnya bagi warga yang akan melakukan perjalanan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Ali berharap, progres di lapangan ditingkatkan. Masyarakat juga mesti antusias dalam menyambut dan menerima vaksinasi dan segera memenuhkan dosis pertama dan kedua. “Kita tidak boleh diam saja, harus antusias menjalani program vaksinasi, ” kata Ali Baal, kemarin.

Ia menegaskan, vaksinasi untuk masyarakat ini untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Jangan lupa juga, tetap patuhi potokol kesehatan, utamanya jelang natal dan tahun baru ini,” ujar gubernur mengingatkan.

Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan wajib vaksin dosis penuh bagi pelaku perjalanan. Baik untuk perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah aglomerasi dan di luar wilayah aglomerasi.

Ditegaskan, khusus untuk ini rencananya akan diberlakukan selama masa pengetatan periode natal dan tahun baru (nataru). Untuk itu, terkait cakupan vaksinasi daerah, pemerintah memberlakukan diskresi bagi daerah di luar Jawa – Bali yang cakupan vaksinasinasinya dibawah rata-rata nasional.

“Pemerintah Pusat memberikan diskresi kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyesuaikan peraturan sesuai kondisi di daerahnya masing-masing,” jelasnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, akhir pekan kemarin yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. (dir)

Komentar

News Feed