oleh

Aksi Presiden Jokowi Belum Bisa Mengatasi Kemelut Natuna

JAKARTA–Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal memandang aksi Presiden Jokowi mengunjungi Natuna, Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari, siang sebagai hal yang positif.

Namun, menurut Musatafa hal itu belum cukup dalam menjaga hak kedaulatan RI di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tersebut. ”Langkah presiden itu harus disertai dengan tindakan yang konkret untuk menghalau kapal-kapal (Tiongkok) yang ada di laut Natuna,” kata Mustafa di Kantor Kemendagri, Rabu 8 Januari.

Diketahui, dalam kunjungan kerjanya ke Natuna pada hari ini, Presiden Jokowi menemui ratusan nelayan setempat dan meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuitubun 356 yang siaga di Pangkalan TNI Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

Bagi Mustafa, kehadiran Jokowi secara simbolik itu sebenarnya bagus karena menunjukkan kepedulian dan mengingatkan dunia internasional bahwa integritas wilayah langsung ditangani oleh Kepala Negara.

”Namun, langkah konkret di lapangannya juga harus ada. Karena semua tahu dalam konflik di Laut China Selatan itu, negara lain pun sudah ada masalah. Ketika tidak ada gerakan yang nyata dan hanya simbolik, itu tidak cukup,” jelasnya.

Mustafa sepakat dengan Presiden ketujuh RI tersebut bahwa masalah kedaulatan NKRI, tidak boleh ada tawar-menawar. Kalaupun ada langkah diplomasi seperti disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, tujuannya harus jelas.

”Langkah diplomasi dalam pengertian apa yang dimaksud? Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna itu silakan, tetapi tidak boleh ada yang keluar. Indonesia tidak boleh masuk dalam jebakan kerangka negara lain. Siapa pun, termasuk Tiongkok,” tandasnya. (fat/jpnn)

Komentar

News Feed