oleh

Agar Pemungutan Suara Mulus, KPU Mamuju Uraikan Skema di TPS

MAMUJU – Menghindari terjadinya mispersepsi di TPS pada pemungutan suara di Pilkada Mamuju pada 9 Desember 2020, KPU Mamuju menyosialisasikan dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Komisioner KPU Mamuju Ahmad Amran Nur mengatakan, yang disosialisasikan kali ini adalah PKPU 18 dan 19 Tahun 2020 mengenai Pemungutan, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Ia menegaskan, ini penting untuk diketahui bersama untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan, utamanya para saksi di TPS dengan para penyelenggara, pemantau serta pengawas.

“Harapan saya, kita memperhatikan poin per poin, supaya di lapangan tidak terjadi masalah,” ucap Amran di Nal Cafe Mamuju, Senin 30 November 2020.

Komisioner KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, pilkada tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ada perubahan dan tambahan mekanisme, apalagi penyelenggaraan pilkada juga menyesuaikan dengan protokol pencegahan Covid 19.

“Olehnya, dalam tahapan pelaksanaan pilkada, ada mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Peraturan yang digunakan adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2020,” ucap Usman.

Kalau mencermati PKPU 18, lanjut Usman, memang tidak banyak berubah. Tapi ada beberapa langkah yang harus dilakukan KPPS pada hari “H”. Sebelum hari “H”, KPPS diberi tugas untik mengumumkan kepada publik tentang waktu dan tempat pemungutan suara.

Kemudian, menyampaikan surat pemberitahuan memilih kepada pemilih. Selanjutnya, yang tidak mendapat surat pemberitahuan memilih, warga tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP kepada KPPS.

Dalam kesempatan ini, Usman juga menguraikan denah TPS Pilkada 2020 dan penataannya sebagaimana diatur dalam PKPU yang baru tersebut.

Beberapa poin utamanya adalah TPS berukuran minimal panjang 10 meter dan lebar 8 meter, atau disesuaikan dengan kondisi setempat. TPS diberi tanda batas dengan tali atau tambang/bahan lain.

Berikutnya, pintu masuk dan keluar TPS harus menjamin akses gerak pemilih disabilitas pemakai kursi roda. TPS juga bisa dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup.

Jika TPS di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.

Jika TPS di ruang tertutup, luas TPS harus bisa menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi pemilih membelakangi tembok/dinding ketika mencoblos di bilik suara.

Selanjutnya, TPS dilengkapi ruangan/tenda, alat pembatas; papan pengumuman untuk memasang daftar paslon dan salinan DPT, tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS, meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara, tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan alat penerangan yang cukup.

Kemudian, tempat duduk pemilih menampung minimal 25 orang, dan ditempatkan dekat pintu masuk TPS. Meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS. Tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara. Tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS.

Dijelaskan lagi, tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS.

Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih.

Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh pemilih umum, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda.

Pada 9 Desember nanti, Bilik Suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara Bilik Suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 meter. Meja tempat Bilik Suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan pemilih berkursi roda dapat mencapai meja Bilik Suara dengan leluasa.

“Yang harus dicermati nanti di TPS, siapapun yang bersuhu 37,3 derajat, harus dipisahkan dari yang lain dan akan segera ditangani sesuai protokol covid,” tegasnya. (ham)

Komentar

News Feed