Isu penurunan stunting nasional kembali menjadi sorotan setelah DPR meminta pemerintah menyiapkan peta jalan baru yang lebih terukur, lebih rinci, dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Desakan ini muncul di tengah kenyataan bahwa upaya menekan angka stunting selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan pergerakan, tetapi hasilnya dinilai belum cukup merata antarwilayah. Di sejumlah daerah, intervensi gizi, sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga edukasi keluarga berjalan cukup baik. Namun di daerah lain, persoalan lama masih berulang, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, distribusi pangan bergizi yang belum stabil, hingga koordinasi antarlembaga yang belum rapi.
Permintaan DPR terhadap peta jalan baru bukan sekadar soal mengganti dokumen perencanaan. Yang dipersoalkan adalah bagaimana negara memastikan setiap program benar benar menyentuh rumah tangga yang paling rentan. Stunting bukan hanya angka statistik yang diumumkan setiap tahun, melainkan cerminan kualitas hidup anak sejak di dalam kandungan, kualitas asupan makanan keluarga, akses air bersih, kebiasaan hidup sehat, dan kemampuan layanan publik menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Karena itu, perdebatan mengenai stunting kini bergerak dari sekadar target penurunan menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apakah strategi yang dipakai selama ini sudah cukup tajam.
Dalam pembahasan di parlemen, sejumlah anggota DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan. Mereka menilai penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan slogan kolaborasi tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, posyandu, kader lapangan, hingga keluarga penerima manfaat harus berada dalam alur kerja yang sama. Ketika satu mata rantai terputus, hasil yang diharapkan akan sulit tercapai.
> “Anak anak tidak bisa menunggu birokrasi yang lambat. Setiap keterlambatan intervensi berarti hilangnya kesempatan tumbuh yang tidak bisa diulang.”
Penurunan stunting nasional jadi pekerjaan rumah besar lintas kementerian
Agenda penurunan stunting nasional selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Ada urusan gizi yang melekat pada sektor kesehatan, ada persoalan sanitasi yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, ada pula faktor kemiskinan, pendidikan ibu, perlindungan sosial, serta ketahanan pangan rumah tangga. Kompleksitas inilah yang membuat DPR menilai peta jalan lama perlu diperbarui agar tidak berhenti pada pembagian tugas administratif, melainkan benar benar memetakan titik lemah pelaksanaan.
Di lapangan, stunting sering kali berakar dari persoalan yang saling berkaitan. Anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk berisiko mengalami infeksi berulang. Infeksi membuat penyerapan gizi tidak optimal. Di saat yang sama, keluarga mungkin tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyediakan protein hewani secara rutin. Ibu hamil juga bisa menghadapi anemia, sementara pemeriksaan kehamilan tidak dilakukan secara lengkap karena akses layanan terbatas. Rangkaian faktor ini menunjukkan bahwa stunting tidak bisa ditangani dengan satu program tunggal.
DPR menyoroti pentingnya pembagian prioritas yang lebih tegas. Wilayah dengan prevalensi tinggi tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding daerah yang sudah menunjukkan perbaikan. Peta jalan baru diharapkan mampu mengelompokkan daerah berdasarkan masalah dominan. Ada daerah yang perlu diperkuat pada layanan kesehatan ibu hamil. Ada yang lebih mendesak pada penyediaan air bersih. Ada pula yang membutuhkan penguatan edukasi pola asuh dan konsumsi gizi keluarga.
Saat angka menurun, pertanyaan baru justru bermunculan
Penurunan angka stunting secara nasional kerap dijadikan indikator bahwa arah kebijakan sudah benar. Namun DPR mengingatkan bahwa angka rata rata nasional bisa menutupi ketimpangan serius antarprovinsi, antarkabupaten, bahkan antardesa. Sebuah wilayah bisa mencatat penurunan yang cepat, sementara wilayah lain justru bergerak sangat lambat. Jika tidak dibaca secara detail, kebijakan nasional berisiko terlihat berhasil di atas kertas tetapi meninggalkan kantong kantong persoalan yang berat.
Karena itu, pembaruan peta jalan dinilai perlu menekankan kualitas data. Selama ini, sinkronisasi data antarinstansi sering menjadi hambatan. Data keluarga berisiko stunting, data ibu hamil, data balita dengan gangguan pertumbuhan, dan data bantuan sosial tidak selalu terhubung dengan baik. Akibatnya, intervensi bisa tumpang tindih di satu tempat tetapi kosong di tempat lain.
DPR juga menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada seberapa besar anggaran terserap. Ukuran keberhasilan harus bergeser pada perubahan nyata di lapangan. Apakah ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah secara rutin. Apakah balita memperoleh pemantauan pertumbuhan yang konsisten. Apakah keluarga memahami pentingnya protein hewani, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang cukup. Apakah desa memiliki sanitasi layak dan air minum aman.
Peta jalan baru diminta lebih tajam dari tingkat pusat sampai desa
Dorongan menyusun strategi baru mengarah pada kebutuhan rancangan yang lebih operasional. DPR ingin peta jalan tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan dengan bahasa umum, tetapi menjadi panduan kerja yang bisa dipakai sampai level desa. Setiap level pemerintahan perlu memiliki target, indikator, dan tanggung jawab yang jelas.
Penurunan stunting nasional di tingkat desa perlu ukuran yang sederhana tetapi tegas
Dalam urusan penurunan stunting nasional, desa menjadi titik paling dekat dengan keluarga. Karena itu, DPR menilai desa harus dibekali instrumen yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Bukan hanya daftar kegiatan, tetapi juga penanda apakah intervensi benar benar berjalan. Beberapa ukuran yang dinilai penting antara lain:
1. Jumlah ibu hamil yang menjalani pemeriksaan rutin
2. Persentase balita yang dipantau pertumbuhannya setiap bulan
3. Ketersediaan air bersih dan jamban sehat di rumah tangga sasaran
4. Cakupan pemberian makanan bergizi bagi keluarga rentan
5. Kehadiran kader dan tenaga pendamping yang aktif melakukan kunjungan
Dengan ukuran yang sederhana, pemerintah daerah dapat lebih cepat membaca masalah. Jika sebuah desa memiliki cakupan posyandu tinggi tetapi angka stunting tetap besar, maka persoalannya mungkin bukan pada kehadiran layanan, melainkan kualitas intervensi atau faktor ekonomi keluarga. Sebaliknya, jika layanan dasar saja belum menjangkau warga, maka pembenahan harus dimulai dari sisi akses.
Sorotan DPR pada anggaran yang besar tetapi hasil belum seimbang
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program terkait stunting menjadi perhatian penting dalam pembahasan parlemen. DPR menilai belanja negara untuk kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, dan pemberdayaan masyarakat seharusnya bisa bergerak lebih sinkron. Selama ini, persoalan klasik yang muncul adalah program berjalan sendiri sendiri. Akibatnya, keluarga sasaran menerima sebagian layanan, tetapi tidak memperoleh paket intervensi yang utuh.
Sebagai contoh, bantuan pangan dapat membantu meringankan beban keluarga, tetapi tanpa edukasi gizi yang memadai, kualitas konsumsi anak belum tentu membaik. Pembangunan sanitasi penting, tetapi bila perilaku hidup bersih tidak diikuti, hasilnya juga terbatas. Pemeriksaan kehamilan rutin sangat penting, namun jika ibu hamil tetap kekurangan asupan gizi dan mengalami anemia, risiko terhadap bayi tetap tinggi.
DPR meminta pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki jalur manfaat yang jelas. Artinya, perlu ada pemetaan siapa penerima manfaat, layanan apa yang diterima, dan perubahan apa yang diharapkan dalam periode tertentu. Pendekatan ini dianggap lebih efektif daripada sekadar menumpuk daftar program yang terlihat besar tetapi sulit diukur pengaruhnya terhadap keluarga sasaran.
> “Negara sering sibuk menghitung program, padahal yang dibutuhkan keluarga adalah hasil yang terasa di meja makan, di posyandu, dan di rumah mereka sendiri.”
Peran ibu hamil, balita, dan keluarga jadi titik paling menentukan
Di balik pembahasan anggaran dan kebijakan, pusat dari isu stunting tetap berada pada keluarga. Masa seribu hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, menjadi periode yang sangat menentukan. Jika intervensi terlambat, gangguan pertumbuhan bisa sulit diperbaiki. Karena itu, peta jalan baru yang didorong DPR diharapkan memberi perhatian sangat rinci pada fase ini.
Ada beberapa titik yang dinilai krusial dalam rumah tangga:
Penurunan stunting nasional harus dimulai sejak remaja putri
Pembicaraan soal penurunan stunting nasional tidak bisa baru dimulai ketika seorang perempuan hamil. Status gizi remaja putri, kebiasaan makan, risiko anemia, dan pengetahuan kesehatan reproduksi berpengaruh besar terhadap kehamilan di masa depan. Jika seorang ibu memasuki masa kehamilan dalam kondisi gizi yang buruk, maka risiko bayi lahir dengan berat badan rendah akan meningkat.
Karena itu, intervensi pada remaja putri dipandang perlu masuk lebih tegas dalam peta jalan baru. Sekolah, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat harus saling terhubung agar pencegahan dimulai lebih dini. Pendekatan ini penting karena stunting bukan kejadian yang muncul tiba tiba, melainkan akumulasi dari kekurangan yang berlangsung lama.
Balita membutuhkan layanan yang rutin, bukan sesekali
Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan secara konsisten. Berat badan, tinggi badan, pola makan, riwayat sakit, serta perkembangan anak perlu dicatat dan ditindaklanjuti. Jika ditemukan gejala gangguan pertumbuhan, respon tidak boleh terlambat. Keluarga harus segera mendapat pendampingan, baik dalam bentuk rujukan kesehatan maupun bantuan pemenuhan gizi.
Ayah dan lingkungan keluarga tidak boleh absen
Pembahasan stunting kerap terlalu berpusat pada ibu, padahal keputusan rumah tangga juga dipengaruhi peran ayah dan anggota keluarga lain. Pengeluaran untuk makanan, prioritas kesehatan, kebersihan rumah, hingga dukungan emosional terhadap ibu hamil sangat berkaitan dengan kondisi keluarga secara keseluruhan. Karena itu, edukasi pencegahan stunting harus menyasar seluruh anggota keluarga.
Daerah dengan persoalan berbeda tidak bisa diberi resep yang sama
DPR juga menilai pemerintah perlu meninggalkan pendekatan yang terlalu seragam. Indonesia memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Daerah perkotaan menghadapi tantangan berbeda dengan wilayah terpencil. Kawasan pesisir memiliki pola konsumsi dan distribusi pangan yang berbeda dengan daerah pegunungan. Karena itu, peta jalan baru harus cukup lentur untuk mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa kehilangan arah nasional.
Pemerintah daerah dinilai perlu diberi ruang lebih besar untuk menyesuaikan strategi, tetapi tetap dalam kerangka target yang jelas. Daerah yang memiliki persoalan akses layanan harus difokuskan pada penguatan fasilitas dan tenaga. Daerah dengan masalah perilaku dan edukasi perlu mendorong kampanye yang lebih intensif. Sementara daerah yang berhadapan dengan kemiskinan ekstrem harus dihubungkan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat.
Posyandu, puskesmas, dan kader lapangan kembali jadi tumpuan utama
Di banyak wilayah, ujung tombak penanganan stunting tetap berada pada posyandu, puskesmas, dan kader. Mereka yang paling sering berhadapan langsung dengan ibu hamil, bayi, dan balita. Namun DPR menilai kapasitas mereka perlu terus diperkuat. Kader tidak cukup hanya diminta mendata, tetapi juga harus dibekali kemampuan komunikasi, pemantauan dasar, dan mekanisme rujukan yang cepat.
Puskesmas pun dituntut tidak hanya menjadi tempat layanan kuratif, tetapi pusat koordinasi pencegahan. Data dari posyandu, kunjungan rumah, dan pemeriksaan ibu hamil harus terhubung agar intervensi bisa dilakukan lebih dini. Jika peta jalan baru benar benar disusun dengan rinci, maka simpul layanan paling bawah inilah yang akan menentukan apakah target nasional hanya menjadi angka di laporan atau berubah menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan anak anak Indonesia.
Comment