oleh

671 Pejabat Fungsional BKKBN se Indonesia Dilantik, Sepuluh Diantaranya dari BKKBN Sulbar

-Mamuju-1.949 views

SIMBORO – Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo melantik Pejabat Fungsional yang ada di lingkungan BKKBN Pusat serta BKKBN di 34 provinsi se Indonesia secara virtual, Jumat 17 Juli 2020.

Hasto mengatakan, sebanyak 671 orang pejabat fungsional yang dilantik. Terdiri dari 142 orang Pejabat Ahli Madya dan 522 orang Pejabat Fungsional Ahli Muda dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional. Selain itu, masih ada 298 orang atau jabatan dalam proses validasi di Kemenpan RB yang akan dilantik pada tahap berikutnya. Dari 671 orang yang dilantik, sepuluh orang pejabat fungsional dari BKKBN Sulbar. Sementara empat orang pejabat fungsional masih menunggu pelantikan tahap kedua.

“Perlu kami sampaikan, selain melantik pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional juga ada dua Pejabat Fungsional Inpassing serta 10 Jabatan Struktural Administrasi sebagaimana Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru,” ujar Hasto Wardoyo.

Hasto meminta, pejabat fungsional yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab, agar dapat mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

“Kepada Pejabat yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat. Bagi Pejabat Fungsional agar tetap melaksanakan kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memperoleh Angka Kredit sesuai dengan jenjang kepangkatan, namun tetap melaksanakan peran secara fungsi yang melekat pada jabatan fungsionalnya masing-masing. Begitu pula Pejabat Struktural agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA),” ujarnya.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa tujuan pokok. Pertama, agar birokrasi lebih dinamis. Kedua, demi percepatan sistem kerja. Ketiga, agar fokus kepada pekerjaan fungsional. Keempat, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal. Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka mewujudkan profesionalitas ASN.

Jika melihat kondisi di lapangan, setidaknya ada beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini. Struktur birokrasi yang gemuk menjadikan proses pengambilan kebijakan dan keputusan berjalan lambat. Dalam kondisi seperti ini, tentu akan semakin besar kemungkinan terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi. Kerja birokrasi pun kian tidak fleksibel dan memakan
biaya yang cukup tinggi. Selain itu, harus diakui bahwa indikasi budaya birokrasi korup yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan masih kerap terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya penyederhanaan struktur, diharapkan kinerja birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.

“Sebagai respon atas program penyederhanaan birokrasi, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Peraturan ini merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memudahkan implementasi penyetaraan jabatan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan gambaran peluang pengembangan karier guna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, penyetaraan jabatan ini merupakan langkah awal penyederhanaan birokrasi untuk menjadi efektif. Setelah penyetaraan jabatan selesai dilakukan, masih terdapat empat langkah yang harus dilakukan oleh setiap instansi untuk pemenuhan implementasi penyederhanaan birokrasi. Langkah pertama adalah pengelolaan dan pembinaan karier serta penilaian kinerja pejabat fungsional. Kemudian, dilanjutkan dengan penataan formasi dan peta jabatan. Langkah ketiga, dilakukan penguatan kapasitas manajerial dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama atau eselon II yang akan secara langsung mengelola pejabat fungsional yang menjadi tanggung jawabnya. Dan langkah terakhir, yakni penataan SOTK dari setiap instansi yang perlu diusulkan untuk perubahan menjadi lebih ramping dengan penghapusan jabatan eselon III, IV, dan V yang sesuai dengan kriteria.

“Dengan adanya pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, maka mekanisme kerja organisasi antara jabatan pimpinan tinggi pratama dengan koordinator jabatan fungsional akan diatur kembali, meliputi penetapan koordinator jabatan fungsional, tugas dan fungsi, serta tata kerja koordinator jabatan fungsional. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi jabatan fungsional, dapat dibentuk Sub-Koordinator Jabatan Fungsional yang tata cara penetapannya mutatis mutandis dengan tata cara penetapan Koordinator Jabatan Fungsional,” ujarnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai human capital, lanjut Tjahjo, memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih jumlah PNS Indonesia yang terbilang besar, yaitu mencapai 4.189.121 orang per Desember 2019. Namun, proporsinya masih belum berimbang karena masih dominannya jabatan pelaksana (administrasi umum) yang berjumlah 1.611.058 orang. Sementara itu, dalam menghadapi era digital sekarang ini, kita dituntut untuk memiliki spesialisasi dan keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta pengembangan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

“Data menunjukkan bahwa dari 4,18 juta PNS Indonesia, 11,1 persennya adalah pejabat struktural eselon I sampai V, yang terdiri dari 100.755 Administrator eselon III, 331.103 Pengawas eselon IV, dan 14.889 Pelaksana eselon V. Olehnya, Bapak Presiden Jokowi memasukkan penyederhanaan birokrasi sebagai prioritas kerja pemerintah. Restrukturisasi komposisi ASN diperlukan agar ASN didominasi oleh jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional untuk mengantisipasi tantangan disrupsi tersebut,” ujarnya.

Kepala BKKBN Sulbar Nuryamin berharap, dengan alih fungsi jabatan administrasi ke fungsional ASN bisa lebih profesional, berkompeten, kreatif dan memacu diri dalam peningkatan pelayan publik. Sehingga kedepan ASN betul-betul berperan dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di Sulbar.

“Jadi untuk BKKBN Sulbar ada sepuluh orang pejabat eselon III dan IV yang dialihkan ke jabatan fungsional. Ada enam jabatan fungsional yakni, analisis kebijakan, perencana, statistisi, analis keuangan dan tekhnologi pembelajaran. Selain itu, masih ada empat orang pejabat BKKBN Sulbar yang akan dialihkan ke pejabat fungsional dalam pelantikan selanjutnya,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed