oleh

6.538 Honorer Menunggu Nasib

MAMUJU – Tenaga kontrak daerah siap-siap gigit jari pasca penghapusan tenaga kontrak atas kebijakan pusat.

DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sepakat menghilangkan tenaga kontrak di lingkungan pemerintahan.

Keputusan itu diambil lantaran tidak ada istilah tenaga kontrak seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam payung hukum tersebut, hanya ada istilah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Mamuju, Habsi Wahid mengatakan, mesikpun sudah ada kebijakan pemerintah pusat, namun Petunjuk Teknis (Juknis) belum diterima.

Pemkab Mamuju masih tetap mengakomodir tenaga kontrak seperti tahun sebelumnya. Kecuali sudah terbit UU atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur.

“Akhir Januari SK (Surat Keputusan, red) tenaga kontrak untuk tahun ini saya tandatangani. Sejauh ini tidak ada penghapusan Tapi tidak ada penerimaan lagi. Kecuali tenaga kontrak yang absensinya di bawah 80 persen, saya keluarkan,” kata Habsi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 23 Januari.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mamuju, Muhammad Yusuf mengaku, penghapusan tenaga kontrak bakal dilakukan bertahap dan dialihkan ke PPPK.

“Saat ini ada 6.538 orang tenaga kontrak di lingkup Pemkab Mamuju. Bupati sudah tegaskan betul-betul mempertimbangkan, terlebih tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi,” paparnya.

Mengenai PPPK, lanjut Yusuf, akan ada penerimaan tahun ini. Hanya saja, Juknis penerimaannya belum keluar. Menurutnya, status PPPK hampir sama kedudukannya dengan ASN. Bedanya hanya di tunjangan pensiunan saja.

“Initnya, sudah tidak ada penerimaan. Malah penghapusan bagi tenaga kontrak yang kinerjanya menurun dan kehadirannya di bawah 80 persen,” pungkasnya (m2/jsm).

Komentar

News Feed