oleh

2.267 Ton Stok Pupuk Urea Subsidi Siap untuk Sulbar

-Mamuju-1.708 views

MAMUJU – Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk urea bersubsidi di Sulbar, Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Sulbar periode bulan Juli 2020 aman.

Kepala Pupuk Kaltim Sulbar Rukamto mengatakan, hingga 17 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 1.821 ton pupuk Urea subsidi ke enam kabupaten se-Sulbar, atau sekitar 75 persen dari alokasi 2.419 ton urea subsidi periode Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Penyaluran pupuk subsidi di Sulbar sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 dan Perbaruannya Nomor 10 Tahun 2020. Misalnya di Kabupaten Pasangkayu, urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 4.355 ton atau 84 persen dari alokasi 5.155 ton, Kabupaten Mamuju sebanyak 3.978 ton atau 79 persen dari alokasi 5.003 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Daerah dan Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan realokasi pupuk per kabupaten maupun per provinsi selagi alokasi masih ada supaya penyaluran pupuk lancar,” ujar Rukamto saat ditemui, Sabtu 18 Juli 2020.

Rukamto menambahkan, berdasarkan data stok gudang pupuk kaltim di Sulbar, telah tersedia stok pupuk sebanyak 2.267 ton, jauh di atas ketentuan stok minimal yakni sebesar 1.209 ton. Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

“Stock kami banyak dan memang disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam selanjutnya. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan pupuk urea subsidi di Sulbar langka. Stok kami sangat banyak,” tambah Rukamto.

Sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, lanjut Rukamto, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) E-RDKK. Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual.

“Kami ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi. Penyaluran pupuk, khususnya subsidi, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hanya E-RDKK tapi SK Alokasi di setiap kabupaten juga harus ada,” ujarnya.

Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional 2020 mengalami penurunan jumlah, dari 8.874.000 ton di tahun 2019, menjadi 7.949.303 ton untuk tahun 2020. Terkait penurunan alokasi subsidi tersebut, petani diimbau tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan pupuk, karena pupuk kaltim juga menyiapkan pupuk non subsidi di kios-kios. “Pupuk non subsidi ini sebagai solusi bagi petani yang belum masuk E-RDKK, maupun mengantisipasi turunnya alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2020,” ujarnya.

Untuk menjaga kebutuhan pupuk di daerah, pengadaan pupuk urea subsidi selain dari Bontang, juga akan dipasok dari beberapa Distribution Center (DC) yang tersebar di Surabaya, Banyuwangi, Semarang dan Makassar. Antisipatif lainnya juga terus dilakukan perusahaan dengan meningkatkan sistem monitoring stok melalui aplikasi Distribution Planning Control System (DPCS).

“Langkah pengamanan distribusi pupuk bersubsidi secara kontinyu juga dilakukan melalui koordinasi dengan Distributor, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), pemerintah daerah setempat, serta membentuk tim posko pengamanan musim tanam yang siap sedia 1×24 jam,” ujarnya.

Rukamto mengimbau kepada petani, jika terdapat penyelewengan di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, masyarakat dapat melaporkan hal ini ke KP3 di daerah tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan akan menindak tegas distributor atau penyalur pupuk bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Sebab pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh petani, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap dengan komitmen bersama antara Pupuk Kaltim dengan pemerintah, distributor, kios dan petani, dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah distribusi kami,” tutup Rukamto. (ian)

Komentar

News Feed